INBISNIS.ID, TERNATE – Sebuah diskusi hangat terjadi melalui Group Whatsaap HIPMUINDO pada Selasa, (8/2) malam. Diskusi biasanya terjadi ketika ada informasi yang beredar di luar terkait dengan kiprah pengusaha ataupun yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tentang perkembangan ekonomi di Maluku Utara.
Namun diskusi kali ini menyoroti sebuah statement yang disampaikan oleh Halik Ketua Bidang Media dan Informasi APINDO saat mengikuti acara coffee morning di Bea dan Cukai Ternate, pada Selasa (8/2) pagi.
Menurut Halik bahwa ada statement saat diskusi dari seorang peserta utusan PT IWIP yang mengatakan bahwa “Sudah coba pengusaha lokal tapi banyak yang tidak sanggup, di tambang harus berlanjut, kualitas dan modal kuat” akibat dari statement ini menjadi pemicu diskusi alot dari anggota group HIPMUINDO.
Banyak komentar yang bermunculan diantaranya, Ketua Asosiasi Pengusaha Idonesia (APINDO) Malut, Gajali Abd. Mutalib, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Abdurahman Lahabato, Mukhtar Adam (Akademisi Unkhair), James Djou seorang dokter pengusaha asal Malut yang berdomisili di Jakarta, Ketua Pemuda HKTI Malut dan lain-lain.
INBISNIS.ID mencoba menelesuri pernyataan yang disampaikan ini ke salah satu pegawai IWIP bagian logistik melalui telpon dengan nomor (62 821-9100-1000), dia mengatakan bahwa harus menghubungi Pak Bilal, namun menurutnya bahwa yang diketahui pernyataan itu bukan dari IWIP yg bilang begitu, tapi kepala dinas Perikanan Provinsi juga sempat mengakui hal tersebut, tidak semua juga pengusaha lokal tidak sanggup ada juga yang bisa misalnya petani sayur Tidore sekalipun agak kewalahan memenuhi permintaan. “Masalah continuity, quality, volume dan harga yg competitive adalah hal yg berlaku dalam bisnis skala besar”, menurutnya.
Diskusipun berlanjut, komentar pertama datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Malut, Abdurahman Lahabato mengatakan bahwa harusnya ditanyakan kepada yang menyampaikan statemet itu, alat ukurnya apa? Bukankah sebagian besar kebutuhan makanan disuplai oleh suplayer lokal. Juga umumnya hunian kariawan dibangun oleh pengusaha lokal. Datanya harus jelas, supaya jangan asal Omdo atau omong doang.
“Ajak mereka hadir di FORUM BISNIS untuk adu data. Kuatir pernyataanya dapat dinilai “sesat” karena data berpengaruhi pada jalan entaskan kemiskinan di negeri para raja ini”, tutur mantan senator asal Malut ini.
Terpancing dengan komentar Ketua APRINDO, Halid menimpali bahwa hal ini harus ditantang, pengusaha lokal tantang perusahaan pertambangan yang mengatakan pengusaha lokal sudah dicoba tapi tidak mampu. Buktikan….Kalau tidak SDA kita habis mereka-mereka yang senang.
Ketua Dewan Pertimbangan APINDO, Hanny Katili Sitaba membenarkan apa yang disampaikan Alto, menurutnya Statement yang disampaikan sangat melecehkan pengusaha lokal, menurutnya siapa yang bicara prngusaha lokal tidak mampu? Apakah ada pihak tambang yang pernah berkomunikasi dengan pengusaha lokal.
“Ini kita asosiasi harus dorong pemerintah agar semua perusahaan tambang ada kantor di sofifi, jangan cuma ambil hasil dari Malut tapi tidak ada dampak buat masyarakat Malut. Pertumbuhan ekonomi 13.5%, apa yang masyarakat Malut dapat? ungkap Hanny.
Lebih jauh Hanny mengatakan bahwa investor datang hanya bikin rusak alam dan polusi saja, 29 sampai dengan 30 tahun kedepan siap-siap kita terima banjir bandang, nanti negara yang harus tanggung pemulihan dari uang pajak masyarakat Malut. Pengusaha tambang yang berada disini, kantornya semua di Jakarta, pajak masuk omset tempat mereka berkantor karena terpusat.
Apa yang di sampaikan Hanny Katili Sitaba disetujui oleh Ketua Apindo Malut, Gajali Abd. Mutalib “Betul sekali pak Hani, bahkan menurut pak Bambang Hermawan, Pemda telah memberikan fasilitas kemudahan ke tambang Ratusan Triliun. Tapi ketika pemda mau tagih pajak kendaraan saja sulitnya minta ampun sampai sekarang belum tuntas,” tutur Gajali sambil mengutip pembicaraannya dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Malut Bambang Hermawan.
Gajali mengatakan bahwa pihak pertambangan harus open masalah informasi. Supaya pengusaha juga bisa menyesuaikan dengan kemampuan.
“Saya berikan contoh kebutuhan Ayam di IWIP sekitar 120.000 kg. Sekitar 6 Konteiner perbulan. Ini saja dipasok oleh Anak perusahaan yg ada di dalam. Makanya tadi pak halid bilang ada kios juga di dalam warung. Belum lagi beras yang begitu besar tiap hari sekian ton. Semua ini dipasok dari luar dan oleh pemain mereka juga. Kalau ini bisa di buka saya rasa teman-teman kita sanggup kok utk pasok”, terang Gajali.
Lebih jauh dikatakannya bahwa sementara kami dari Forum Asosiasi yg melibatkan 20-an Asosiasi sementara menyusun kerangka kerjasamanya, baik Mou, Kontrak dll. Sehingga pengusaha lokal juga wajib di gandeng. Karena ini perintah UU, Prepres dan aturan Menteri. Bahwa investasi disuatu daerah harus melibatkan pengusaha lokal. Rencananya APINDO akan mengundang Pak Bahlil Lahadalia Menteri Investasi/ Kepala BPKM dan beliau sudah siap hadir akhir bulan ini.
“Semoga ini salah satu jalan pembuka bagi pengusaha kita”, pungkas Gajali.
Komentar