INBISNIS.ID, HALBAR – Merdeka Belajar tentu saja bukan berarti mahasiswa bebas belajar dimana saja, ataupun siswa bebas belajar di rumah warga dengan minim fasilitas sarana prasarana. Namun ini terjadi pada puluhan siswa Madrasah Ibtidaiyah Alkhaerat di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, karena minim sarana prasarana, terpaksa harus belajar di rumah warga.
Pelaksanaan proses belajar mengajar yang minim sarana ini sudah berlangsung sejak tahun 2009 artinya sudah 15 tahun kondisi ini berlangsung, sehingga siswa-siswa melakukan pembelajaran yang tidak nyaman”,ungkap Idwar Ishak, kepala Sekolah tersebut kepada wartawan Rabu, (14/6).
“Sampai sekarang, lanjut Idwar, kami punya gedung masih sistem pinjam, sehingga kami harus gunakan 1 rumah warga ini. Kita gunakan sejak tahun 2009, dan rumah ini menjadi dua ruang belajar,” lanjutnya.
Baca juga :Kavling Pantai Pasir Putih, Ramaikan Geliat Bisnis Property
Tidak hanya gedung, namun rumah warga yang dijadikan ruang kelas belajar para siswa tidak dilengkapi dengan meja dan kursi layaknya sekolah pada umumnya. Para siswa harus belajar di lantai untuk mengikuti mata pelajaran yang diberikan para guru saat jam belajar berlangsung.
“Kondisi yang ada siswa yang belajar di rumah warga ini belajar dengan sistem melantai ini sangat memprihatinkan bagi siswa karena mereka belajar kurang nyaman,”ucapnya.
Baca juga :Lima Kawasan Favorit di Labuan Bajo yang Paling Diincar Developer
Lebih lanjut dia menyampaikan, untuk memenuhi kenyamanan belajar para siswa para guru harus mengambil langkah inisiatif membuat meja belajar para siswa namun hanya baru dapat dipenuhi untuk meja melantai.
“Inisiatif para guru ini juga tidak semua kita buat, lantaran kita sesuaikan dengan siswa dan juga sesuaikan anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) kami untuk kelas 1 dan 2. Kita buatkan meja melantai saja dan sistem belajar melantai ini dari 2018 sampai sekarang,” ujarnya.
Selain tidak memiliki gedung, dia juga mengatakan bahwa, sekolah juga hanya memperoleh dua guru PNS ditambah lima tenaga guru bantu sehingga sangat berdampak pada proses belajar mengajar di kelas.
“Kaitan dengan guru memang tidak cukup sehingga sistem guru kelas, harus membawahi semua mata pelajaran yang delapan mata pelajaran umum, dan lima mata pelajaran agama. Untuk guru di luar PNS kita biayai dengan dana BOS. Harapan kami pemerintah bisa melihat dan membagun fasilitas sekolah kami sesuai dengan standar pendidikan,” pungkasnya.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar