INBISNIS.ID, MAKASSAR – Presiden Joko Widodo sangat consent dalam hal kepemilikan lahan bagi setiap warga negara, utamanya petani.
“Tak lain beliau pernah merasakan getirnya waktu lahan dirampas pejabat tak bertanggungjawab,” papar Soffyan Djalil Menteri ATR/Kepala BPN sebagai narasumber pada Webinar Reformasi Agraria: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur.
Webinar yang diadakan Forum Guru Besar Insan Cita ini diselenggarakan pada 17 Oktober 2021 malam.
Diakui Sofyan Djalil sebagai Menteri yang bertanggungjawab tentang lahan, kewenangan sekitar 40% dari luas lahan di Negara. Selebihnya diurus oleh Kementerian KLH maupun Kementerian lain.
“Alhamdulillah Instruksi Presiden kepada kami bagaimana warga transmigrasi bisa segera mendapat sertifikat. Target tahun ini 5 juta sertifikat dan tahun depan 9 sertifikat,” katanya.
“Kita harus sadari kata Putra Aceh yang sudah empat kali jadi Menteri itu, Revolusi Sosial bisa bermula dari kepemilikan tanah yang tidak adil,” tambahnya.
Ia memberi contoh tatkala Shah Iran berkuasa mencoba menata kepemilikan lahan oleh Land Lord (tuan tanah).
Akibatnya petani yang tidak punya lahan bermigrasi ke Teheran tanpa keterampilan.
“Lama lama menimbulkan keresahan sosial menjadi salah satu pemicu revolusi Iran 1979”, tandasnya mewanti wanti.
“Kemiskinan terjadi karena ada ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia, tegas Penanggap Prof Dr Rachmad Syafaat dari KAHMI. Ada segelintir Penguasa yang menguasai 17 juta Ha lahan. Baik sebagai perkebunan kelapa sawit, pertambangan, HPH dll,” tambahnya.
Di Amerika untuk mempertahankan lahan petani, setiap tahun Gedung Putih menggelontorkan dana $500 Miliar untuk subsidi.
Di Indonesia konflik lahan antara petani dengan pengembang seperti jalan tol, bandara petani selalu kalah. papar Penanggap Dr Barud Harduyanto salah seorang aktivis NGO. sebabnya, tegasnya, organisasi tsb dikuasai oleh elit.
“Sebenarnya reforma agraria ini sudah dimulai Presiden Ir Soekarno. “Tidak berhasil, sebab ditunggangi oleh PKI. Malah di era Orde Baru, Pak Harto tidak menggubris sama sekali. Nantilah era reformasi mulai digarap oleh Pemerintah. Tapi aktivis tsb, baik Presiden SBY yang membagi bagi lahan maupun Presiden Jokowi yang membagi bagi sertifikat, gagal.karena tidak menyentuh masalah substansial,” tegasnya.
Rocky Gerung sebagai penanggap terakhir mengambil contoh di Australia. Di sana tutur Gerung, Pemerintah mendistribusikan lahan kepada semua warga untuk dimanfaatkan. Dengan pemanfaatan itu Pemerintah mendapat pemasukan melalui pajak.
“Di Indonesia justru diakumulasikan kepada segelintir orang yang menimbulkan ketimpangan” ungkap pengamat politik itu.
(Redaksi)
Komentar