INBISNIS.ID, JAKARTA – Pandemi covid 19 belum juga berakhir. Dampak ekonomi hingga resesi tak dapat dihindarkan. Pemerintah sudah mencoba berbagai upaya untuk membawa rakyat keluar dari keterpurukan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga sudah dilakukan, namun hal tersebut lagi-lagi belum bisa membuat Indonesia bangkit.
Triwulan IV 2020 jumlah utang luar negeri indonesia mencapai USD 417,5 miliar, naik 3,5 persen. Utang sebanyak USD 417,5 miliar setara dengan Rp.5900 triliun dengan asumsi satu dolar AS setara dengan Rp.14.200
Kabar burung menyatakan bahwa pemerintah telah kehabisan uang. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan anggaran, juga bagaimana pemerintah memasifkan penerimaan negara melalui pajak.
Sebagai contoh, mengeluhnya PNS akibat THR disunat membuat para abdi negara tersebut menyerukan melalui petisi online agar pemerintah meninjau ulang besaran THR yang diberikan kepada PNS untuk hari Lebaran.
Banyak pihak menduga ‘disunatnya THR’ PNS akibat Indonesia sudah kehabisan uang dan hutang yang semakin menumpuk.
Dugaan itu diperkuat dengan masifnya pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Pemerintah sebelumnya berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Selain itu pemerintah akan menggalakan pajak sepeda yang belum optimal penerimaannya.
Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu menyebutkan negara akan bekerja keras untuk menyelesaikan piutang negara serta mengelola kekayaan negara secara optimal. Seperti diketahui piutang negara sangat banyak dengan nominal yang tinggi akan tetapi sampai saat ini belum dioptimalkan, seperti pada kasus BLBI, PT Lapindo dan banyak lagi lainnya.
Jika memang benar negara dalam kondisi terpuruk, mestinya pemerintah sigap dengan mengeluarkan kebijakan yang terukur dan terarah serta jangan tebang pilih dalam mengusut dan mengembalikan uang negara yang menjadi masih piutang.
Komentar