INBISNIS.ID, TERNATE – Tidak tanggung-tanggung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai Supplay kebutuhan Morotai Mart dan warung warga. Dimana terdapat 8 BUMDes sebaagi group Supplay produk dengan dukungan modal 2.4 Milyar.
Hal ini merupakan salah satu point penting, yang dimana disampaikan saat diadakan, Kick Off Meeting Morotai Satu Harga. Oleh Badan Usaha Milik Desa se Pulau Morotai di aula DPRD Kabupaten Pulau Morotai, yang di hadiri Bupati Pulu Morotai, Kejari Pulau Morotai, Kapolres Pulau Morotai. Yang di pandu oleh Tim Pendamping, Pembinaan dan Pengembangan (TP3) BUMDes di pimpin langsung oleh Mukhtar Adam.
Kepada INBISNIS.ID, Ketua TP3 BUMDes, Mukhtar Adam mengatakan. Program Morotai Satu Harga untuk menginspirasikan kepada Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Ini dibutuhkan harga kesatuan yang terkendali dan menjamin setiap warga negara yang hidup di kota dan desa, dan diantara pulau-pulau harus menikmati dengan harga yang sama, tanpa ketimpangan harga yang mencolok. Oleh karena itu BUMDes Morotai, memberi pesan kepada Indonesia indahnya satu harga dalam menjaga kemiskinan, pengangguran dan pemulihan ekonomi dari bibir Pacifik untuk Indonesia.
“Saat ini telah dibuka ada 6 Morotai Mart yang sudah beroperasi, dan akan ditambahkan dengan 12 Morotai Mart, ini akan menjadi pelaku ekonomi halaman depan yang melayani warga dengan total modal mencapai 1.8 Miliar rupiah”, tutur Mukhtar.
Mokhtar melanjutkan, bahwa point penting lainnya yang diputuskan pada meeting tersebut. Menjelang bulan Ramadhan dalam tiga bulan kedepan harus dapat memastikan harga barang kebutuhan pokok warga terjangkau, tersedia di pasar, dan menjaga stabilitas harga agar warga Muslim di Morotai dalam menjalankan ibadah puasa tidak terganggu oleh para pemain di pasar yang nakal memainkan harga-harga barang kebutuhan pokok warga.
“Nantinya Road Map Morotai Satu Harga dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga bulan kedepan, dengan mempertimbangkan stock barang dagangan yang ada di warung dan kios warga menjelang bulan Ramadahan”, tutur Mukhtar.
(Suasana Kick Of Meeting pada Sabtu (8/1/2021) di Aula DPRD Pulau Morotai)
Sekarang ini, menurut Akademisi Universitas Khirun bahwa Kejaksaan Negeri Morotai dan Kepolisian Resort Pulau Morotai mendukung penuh gerkaan satu harga pulau Morotai sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang ditetapkan dalam Perpu 1/2020.
“Kami sangat bersyukur atas dukungan Polres dan kejaksaan Morotai memberikan kesempatan kepada BUMDes dapat mengunakan mobil dan speedboot laut yang mereka punya untuk digunakan oleh BUMDes dalam distribusi barang dagangan”, jelas Mukhtar.
Di akhir wawancara Mukhtar mengatakan, bahwa Esensi dari keadilan sosial dalam rumusan ekonomi Pancasila meletakan konsep dasar dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang adil antar kota dan desa, antar pulau dan antar wilayah yang seimbang. Tidak cukup alasan jalur distribusi barang dan jasa menjadi alasan untuk tidak menempatkan konsep satu harga dalam wilayah Indonesia.
“Konsep negara kesatuan tidak bisa dibangun dalam disparitas harga pemenuhan barang konsumsi, harga tidak bisa saling menekan antar wilayah kota dan desa maupun antar pulau, oleh karena berbagai infrastruktur telah dibangun dalam mengatasi disparitas harga, tetapi prilaku monopoli, kartel dan kejahatan ekonomi yang berlindung dibalik mekanisme pasar telah menciptakan ketidak stabilan negara kesatuan dalam aspek ekonomi, karena itu dibutuhkan kelembagaan ekonomi yang dimotori oleh BUMDes sebagai pemain utama dalam melawan praktek-praktek kejahatan ekonomi di pasar, oleh para pelaku pasar yg monopolistik dan praktek kartel yang merajalela di hour seluruh pulau dan desa, utamanya kawasan PAPAMAMA (Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara)”, tutup Mukhtar.
Komentar