INBISNIS.ID, JAKARTA – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melepas armada Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), patut diapresiasi.
Namun, kehadiran fisik lembaga antirasuah ini harus dilihat lebih dari sekadar simbol. Ini adalah alarm pengingat bahwa desentralisasi kekuasaan dan anggaran harus diimbangi dengan desentralisasi budaya integritas.
Sebagai kawasan yang sedang mengalami percepatan ekonomi luar biasa melalui sektor pariwisata super premium dan pengembangan properti, wilayah timur Indonesia menghadapi ujian tata kelola yang berat. Di mana ada arus modal yang masif untuk pembebasan lahan, perizinan, dan pembangunan infrastruktur, di situlah celah korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar menganga lebar.
Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI) mencatat tiga fokus krusial yang harus segera dibenahi dalam tata kelola pemerintahan daerah:
- Benturan Kepentingan dalam Tata Ruang dan Perizinan: Investasi tidak boleh mengorbankan integritas institusional. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat daerah di wilayah yang sedang bertumbuh pesat sangat rentan terhadap suap perizinan. Tanpa pengawasan ketat, alih fungsi lahan dan proyek-proyek strategis berpotensi merugikan masyarakat dan ekologi setempat.
- Pengamanan Dana Desa dari Mentalitas Feodal: Alokasi dana desa yang besar sering kali tidak dibarengi dengan literasi manajerial. Transparansi tidak bisa lagi mengandalkan tumpukan kertas; digitalisasi anggaran desa adalah sebuah keharusan mutlak.
- Partisipasi Publik yang Terstruktur: Ekosistem anti korupsi harus dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pengawas independen. Pemimpin daerah harus membuka ruang selebar-lebarnya bagi aduan masyarakat yang terproteksi.
Pembangunan fisik dan pariwisata yang megah tidak akan membawa kesejahteraan yang berkelanjutan jika fondasi pemerintahannya keropos oleh korupsi. Oleh karena itu, saya secara khusus mengajak para akademisi dan sivitas akademika di setiap daerah untuk turun gelanggang. Bentuklah kelompok-kelompok kajian transformasi di wilayah masing-masing, dan mari bersinergi bersama Perkumpulan Gerakan Transformasi Indonesia (GARANSI) melalui www.garansi.id. Pikiran kritis dan pengawalan intelektual dari kampus sangat dibutuhkan untuk menjaga akal sehat birokrasi di daerah.
Transformasi Indonesia yang sejati dimulai dari daerah yang bersih, berintegritas, dan melayani rakyatnya dengan jujur.
Oleh: Rudi Sembiring Meliala, S.Th., M.H.
(Ketua Umum Gerakan Transformasi Indonesia – GARANSI)
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Amankan Posisi Portofolio Anda di Pasar Premium Indonesia Rasakan kejelasan dan kenyamanan berinvestasi melalui ekosistem yang matang. Hubungi kantor pusat INBISNIS Group di Bali untuk menjadwalkan sesi konsultasi strategis dan analisis portofolio eksklusif bersama tim pakar multidisiplin.
Komentar