INBISNIS.ID, BALI – Sejumlah alumni SMA Bali Mandara dan pegiat pendidikan di Bali pada senin 20 Juni 2022, akhirnya bisa komunikasi empat mata dengan DPRD Provinsi Bali. Pasalnya, sudah dua kali keinginan untuk bertemu selalu saja ditunda.
Sementara kedatangan mereka diterima langsung oleh Sugawa Kori wakil ketua DPRD Provinsi Bali di depan pintu masuk kantor Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Bali.
Adapun maksud dan tujuan kedatangan mereka di DPRD Bali, untuk meminta agar SMA milik Pemprov Bali yang dispesialkan untuk siswa miskin tersebut tidak diubah statusnya menjadi SMA Negeri biasa.
“Kami datang untuk meminta sistem pendidikan gratis bagi masyarakat miskin tetap dipertahankan di sekolah Bali Mandara, bila perlu dikembangkan di daerah lain dengan sistem boarding school siswa miskin tidak lagi memikir hal lain di luar dari bagaiamana mengejar pendidikan,” I Ketut Sae Tanju selaku koordinasi aksi.
Ketut menuturkan, kebijakan baru pemerintahProvinsi Bali ingin menyamakan SMA Bali Mandara dengan sekolah reguler, yakni dengan bantuan dana pusat dan APBD senilai 2,5 juta untuk bantuan pendidikan. Baginya, siswa miskin masalah yang dihadapi bukan hanya biaya pendidikan semata. Namun perlu pertimbangkan untuk belanja lain seperti transportasi, perut atau faktor-faktor yang lain di luar kebutuhan belajar mengajar.
Selain itu, Ketut mengatakan kebijakan baru sama rata sama rasa tidak akan menyelesaikan problematika. Kalau alasan anggaran kami tidak terima karena selama pandemi pemprov Bali terus membangun infrastruktur. Mestinya Bali harus bangun juga manusianya.
“Saya yakin pak gubernur Bali sangat bisa untuk melakukan anggaran untuk memperhatikan masyarakat miskin, karena beliau kami percayakan anggaran untuk fisik saja besar-besaran bisa terima di Bali, dan selama pandemi tidak pernah berhenti. Karena itu, kami mohon kepada bapak Gubernur Bali dan DPRD untuk mempertahankan sistem pendidikan ini,” katanya.
Sementara itu wakil Ketua DPRD provinsi Bali, Sugawa Kori mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur Bali. Menurutnya, berdasarkan kajian Pemprov Bali memang mengalami kekurangan anggaran karena Covid.
“Saya kenal baik Sekolah Bali Mandara berapa kali saya ke sana. Bali Mandara ini didirikan untuk menampung warga masyarakat miskin. Nah, ini sudah berjalan dengan segala liku-liku dan keberhasilannya, tetapi di tingkat provinsi akhir-akhir ini kita terkendala dengan anggaran karena Covid,” katanya.
Selain itu, kata Sugawa Kori, Pemprov Bali harus memperhatikan siswa miskin lain yang tidak bisa ditampung di sekolah Bali mandara karena tampung terbatas. Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemprov Bali. Akan kita sesuaikan dengan tidak memaksakan kehendak.
“Namun demikian aspirasi yang sudah sampaikan ini tentu akan kami jadikan bahan untuk segera kami koordinasikan dengan Gubernur. Karena apa, kajian dari provinsi yang kami baca, itu adalah bahwa penduduk miskin yang memerlukan bantuan kepada masyarakat miskin itu jumlahnya masih cukup banyak, sedangkan daya tampung di SMA Bali Mandara dan SMK Bali Mandara sangat terbatas, sehingga tidak semua siswa miskin di sana. Oleh karena itu, dibuat kebijakan dengan harmonis segala apa pun kita diskusikan dengan tidak memaksakan kehendak, karena itu berikan kami untuk mendiskusikan ini.” tutupnya.
(Redaksi)
Well, silahkan masukan pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar