INBISNIS.ID, DENPASAR – Rencana pemerintah melakukan impor 1 juta ton beras menuai banyak kecaman. Rencana tersebut mendapatkan banyak penolakan dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Di Bali, DPC GMNI Denpasar dengan tegas menyampaikan penolakanya terhadap kebijakan ini. Menurut Ketua DPC GMNI Denpasar, I Putu Chandra Riantama kebijakan impor beras ini dikhawatirkan berpotensi merugikan petani Bali.
GMNI Denpasar juga mendorong Gubernur Bali, I Wayan Koster untuk segera bersikap. GMNI Denpasar mengingatkan Koster terkait Visi Misi nya dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali Bahwa didalamnya ditegaskan komitmen mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Gubernur Bali harusnya langsung merespon, tidak abu abu seperti ini, beliau selalu mendengung-dengungkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, tapi terkait rencana impor beras bagaimana? Diam seribu bahasa, ini kan lucu”, tegas Chandra dalam keterangan nya, Selasa (23/3/2021).
Chandra Riantama yang merupakan mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana ini berpendapat bahwa gubernur sekarang akan diuji konsistensinya, apakah Gubernur Bali komitmen menjalankan visi yang dicanangkan atau tidak. Jika Gubernur benar-benar menepati apa yang telah menjadi tujuan pembangunan Bali, seharusnya langsung menolak impor beras demi kesejahteraan petani.
Di sisi lain Wakil Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan DPC GMNI Denpasar, I Putu Edi Swastawan menyayangkan kebijakan ini, menurutnya berdasarkan data statistik, proyeksi ketersediaan beras di Bali sebenernya sudah cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk.
“BPS memproyeksikan potensi produksi padi subround Januari-April 2021 sebesar 253.780 ton GKG. Sedangkan jika mengacu pada data BPS 2019, rata-rata konsumsi beras penduduk Bali adalah 7,24 kg/kapita/bulan. Jika asumsi nilai rendemen gabah 64,02% sesuai angka revisi BPS 2018, dengan jumlah penduduk sesuai SP 2020 sebanyak 4,32 juta jiwa, maka potensi ketersediaan beras per kapita di Bali adalah 9,4 kg/bulan pada subround 1. Sehingga jelas Bali tidak membutuhkan beras impor.” ujar Edi.
Edi yang juga merupakan Mahasiswa Magister Agribisnis Unud ini, menambahkan bahwa pariwisata Bali belum normal, walaupaun semua masyarakat berharap segera pulih, akan tetapi menurutnya pemulihan akan dilaksanakan secara bertahap (tidak Spontan), sehingga kebutuhan beras masih minim. hal inilah yang bsia menyebabkan potensi over supply beras di Bali semakin kuat jika impor tetap dilakukan.
“Dengan kondisi demand yang cenderung rendah seperti itu, gimana nasib petani Bali? Bahkan jika gubernur tidak bersikap pada isu impor beras ini, artinya beliau menciderai Tri Sakti Bung Karno” tegasnya.
Komentar