INBISNIS.ID, JAKARTA – Isu reshuffle kabinet marak diperbincangkan. Kabar tersebut menguat pasca disetujuinya penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) oleh DPR.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim memberikan pendapat bahwa menteri yang akan di reshuffle berinisial M.
Menyambung hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio menilai ucapan Luqman tidak sembarangan. Menurutnya, beberapa menteri yang berinisial M masing-masing memiliki kontroversi.
Begini, menteri-metnteri ‘M’ ini juga lumayan punya kontroversi. Jadi Pak Luqman ini enggak sembarangan omong juga,” kata Hendri dilansir Kompas.com, Jumat (16/4).
Menteri yang bernisial M yang pertama ia sebutkan adalah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Menurutnya, Lutfi memiliki banyak kontroversi, terutama terkait polemik impor beras.
“Kemarin tentang impor beras salah satunya. Walaupun dia baru saja hadir, dengan kontroversi seperti itu, kemungkinan di-reshuffle juga akan besar tuh, Si Pak Lutfi,” ujarnya.
Namun, dia menuturkan, Lutfi bisa saja tidak diganti, namun dipindahkan ke pos baru Menteri Investasi.
Selanjutnya, menteri M yang disebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Hendri mempertimbangkan, Muhadjir sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan.
“Enggak ada hal yang terlalu signifikan di pendidikan, bahkan bansos kena korupsi. Dan sapai hari ini juga belum ada hal yang bisa dilakukan dengan baik, lanjut dia.
Hendri lanjut menyoroti M selanjutnya yaitu Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko. Dia berpendapat, akan ada dua penilaian masyarakat terkait putusan Presiden Jokowi terhadap Moeldoko nantinya.
“Kalau Pak Jokowi enggak reshuffle Pak Moeldoko, kemungkinan masyarakat banyak yang menganggap apa yang dilakukan Pak Moeldoko selama ini direstui Pak Jokowi,” kata Hendri.
Namun, lanjut dia, jika Presiden Jokowi mengganti Moeldoko, maka publik akan menilai Presiden mendengarkan rakyat.
Inisial M selanjutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.
Kontroversi Mahfud menurut Hendri adalah yang paling rendah. Dia menilai, Mahfud justru menjadi peredam dan penetralisir dalam pemerintahan Jokowi.
“Jadi kalau misalnya anak kecil panas, Pak Mahfud ini tuh Tempra-nya buat pemerintahan Pak Jokowi,” ucapnya.
Hendri berpandangan, Mahfud justru meredam kontroversi di pemerintahan Jokowi
“Dengan kehadiran Pak Mahfud itu lebih adem rasanya ketika ada kontroversi di pemerintahan Pak Jokowi,” tandanya.
Komentar