INBISNIS.ID, JAKARTA – Transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikoordinasi oleh Kementerian BUMN di bawah pimpinan Erick Thohir selama tiga tahun, terbukti membuahkan hasil. Erick telah membawa perubahan di perusahaan-perusahaan pelat merah sehingga makin inovatif dan efisien. Pembentukan holding dan subholding, terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan aset BUMN.
Atas kerja keras yang dilakukan Kementerian BUMN ini, The Asian Development Bank (ADB) memberikan dukungan agar transformasi BUMN dapat terus dijalankan. Melalui siaran pers pada hari Kamis (17/11) kemarin, ADB menyatakan telah menyetujui pinjaman sebesar US$500 juta untuk mendukung reformasi di Kementerian BUMN.
“ADB dengan senang hati memberikan dukungan kepada pemerintah, melalui reformasi di BUMN,” kata Senior Public Management Specialist ADB untuk Asia Tenggara Yurendra Basnett.
Gaung transformasi BUMN memang mulai terdengar dan mendapat dukungan dunia internasional. Bukan cuma ADB, Bank Pembangunan Jerman KfW, juga akan turut dalam pembiayaan bersama dengan pinjaman sebesar €300 juta atau sekitar US$295,8 juta.
“Kami bersyukur kerja keras selama tiga tahun terakhir membuahkan hasil yang signifikan dan ini diakui secara internasional,” kata Erick Thohir seperti yang dilansir bumn.go.id.
Sebagai informasi, pinjaman dari ADB dan KfW merupakan pinjaman program yang semua dananya langsung masuk ke kas negara untuk pendanaan defisit negara. “Jadi tidak ada yg masuk ke Kementerian BUMN,” ujar Erick. Jadi, Kementerian BUMN memberikan kontribusi ke kas negara sekitar $800 juta atau Rp12,5 triliun di 2023. Selain dipercaya lembaga keuangan internasional, BUMN juga akan memberikan kontribusi dividen sebesar Rp48 triliun di 2023.
ADB juga melihat peran BUMN sebagai garda utama dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan punya peran kunci dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan reformasi dan transformasi BUMN menjadi penting.
Dalam hal ini, ADB mengapresiasi reformasi dan transformasi di Kementerian BUMN dan BUMN yang akan dilakukan pada 2023 dan 2024. Sebagai contoh, salah satu kebijakan yang sedang didorong oleh Erick agar Kementerian BUMN menerima persentase kecil dari dividen.
“Sejak 2020, saya telah berjuang agar Kementerian BUMN mendapatkan 1% dari dividen BUMN. Ini penting sebagai bagian dari apresiasi terhadap kinerja Kementerian BUMN karena kami harus mengawal aset-aset BUMN. Alhamdulillah, ADB juga melihat hal yang sama,” ujar Erick.
Untuk memastikan keberlanjutan dari reformasi dan transformasi BUMN, Kementerian BUMN sedang membuat Roadmap 2024-2034, yang merupakan kelanjutan dari Roadmap 2020-2024, dan ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2023. Salah satu target roadmap ini adalah memastikan BUMN menjadi salah satu aktor utama dalam mendorong tercapainya tujuan Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045.
Melalui program transformasi BUMN, pada tahun 2021, pendapatan konsolidasi BUMN meningkat 18,8% menjadi Rp2,295 triliun dan laba konsolidasi BUMN juga melesat 838,3% menjadi Rp124,7 triliun.
Hal ini berdasarkan yang dikutip Media INBISNIS.ID pada Senin (21/11/2022).
Laporan keuangan gabungan atau agregat BUMN ini, baru pertama kali diterbitkan oleh Kementerian BUMN dalam sejarah untuk tahun buku 2021. Dengan adanya laporan keuangan ini, maka kementerian BUMN berharap tidak ada lagi risiko pencatatan ganda sehingga akuntabilitas dan transparansi pada publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap, BUMN dapat memberikan kontribusi yang terus meningkat pada perekonomian Indonesia dan bermanfaat bagi lebih banyak orang,” kata Erick.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar