INBISNIS.ID, JAKARTA – Hingga kini pandemi virus COVID-19 belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 gencar dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya. Karena pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19.
Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi.
Vaksinasi bertujuan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh seseorang agar mampu untuk mengenali dan melawan virus penyebab infeksi dengan cepat. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19.
Dalam menanggulangi pandemi Covid-19, upaya vaksinasi dilakukan tidak hanya menjadi satusatunya upaya untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19. Selama belum mencapai kekebalan kelompok (herd immunity), maka pencegahan yang efektif saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan 5M yaitu dengan menggunakan double masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas.
Pemerintah secara terus-menerus menggencarkan vaksinasi Covid-19. Stok vaksin terus didatangkan dari luar negeri. Meski stok yang ada, tidak sebanding dengan antusias masyarakat untuk memperoleh vaksin.
Tapi tak sedikit pula masyarakat yang belum sadar akan pentingnya vaksinasi. Mereka menolak vaksin dengan berbagai alasan. Mulai dari alasan yang sifatnya agama, seperti vaksin tidak halal, hingga yang sifatnya terdengar sepele: Sudah divaksin kok masih kena Covid-19?
Dilansir dari laman litbang.kemkes.go.id, masih banyak masyarakat yang meragukan efektifitas dan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa diantaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin.
Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM, Prof. dr. Moh. Hakimi, Sp.OG(K)., Ph.D, merespons fenomena ini dalam acara Raboan Online CBMH FKKMK UGM yang membahas tema “COVID-19 Vaccine: Ethics and Infectious Disease”.
Dilansir dari laman ugm.ac.id, Hakimi memaparkan model health belief yang menjelaskan bahwa seseorang yang dilibatkan dalam kegiatan promosi kesehatan, dalam hal ini vaksinasi, dipengaruhi oleh persepsi keseriusan masalah yang dihadapi, persepsi kerentanan, persepsi manfaat dan hambatan, dan persepsi ancaman.
Selain itu, pertimbangan orang dalam melaksanakan vaksinasi juga dipengaruhi oleh modifying variable yang terdiri dari variabel demografi seperti kelas sosial, gender, usia, serta karakteristik psikologi seperti kepribadian dan peer group pressure.
Hakimi kemudian memberikan strategi yang menurutnya perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19.
Menurutnya, perlu adanya pemberian penjelasan terkait keseriusan dari COVID-19 dan dampaknya, serta manfaat yang didapatkan dari vaksinasi. Hal ini penting dilakukan mengingat saat ini banyak beredar informasi palsu yang tidak disikapi secara hati-hati sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, informasi palsu yang beredar perlu segera dikonfirmasi kebenarannya.
Pemerintah melaporkan jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 96. 492.154 pada Kamis (7/10/2021) pukul 12.00 WIB. Sementara jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis kedua yakni sebanyak 54.959.545 dan yang sudah disuntik dosis ketiga sebanyak 980.846. Pemerintah telah menargetkan 208.265.720 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19. Data mengenai progres vaksinasi Covid-19 dapat diakses publik melalui laman https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-7-oktober-2021
Kita berharap semoga vaksinasi yang diberikan pemerintah dapat mencapai target, agar upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi bencana COVID-19 dapat terlaksana dengan baik. Sehingga mampu memulihkan Kembali kondisi Kesehatan di Indonesia, dan juga dari sektor perekonomian.
(Redaksi)
Komentar