oleh

Sorot Kinerja Bupati Nagekeo, Rahman Daeng : Bupati Nagekeo Lemah Sikapi PSN Waduk Lambo

INBISNIS.ID, NAGEKEO – Sorotan tajam mengkritisi kinerja Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dalam menyikapi dinamika persoalan waduk Lambo/ Bendungan Mbay datang dari tokoh Nagekeo Diaspora yang berkedudukan di Jakarta, Rabu (18/05/2022). 

Rahman Daeng, salah satu tokoh pemekaran Kabupaten Nagekeo, menilai Pemda Nagekeo kurang berpartisipasi secara aktif menyikapi dinamika persoalan waduk Lambo, teristimewa menyelesaikan persoalan sosial yang tengah terjadi ditengah masyarakat Adat terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo/Bendungan Mbay. 

Sikap tanggap Pemda Nagekeo dinilai lemah, padahal dinamika sosial yang tengah terjadi membutuhkan peran pemerintah untuk mencari solusi, jalan keluar terbaik yang mengedepankan asas keadilan dengan tidak mengorbankan salah satu pihak di masyarakat. 

“Kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini bupati sangat diharapkan dalam menyelesaikan konflik waduk, di mana proyek tersebut merupakan proyek strategis nasional yang menggunakan anggaran APBN untuk itu wajib hukumnya Pemda melakukan pengamanan untuk menggolkan proyek waduk tersebut. Pemda terkesan masa bodoh artinya tidak pro aktif untuk menyikapi permasalahan tersebut lemah” Ungkap Rahman Daeng.

Menurut Rahman, Pemda Nagekeo dalam hal ini, Bupati Nagekeo mestinya turun langsung mendatangi masyarakat,  mencari tahu dasar dan akar persoalan kemudian memecahkannya bersama masyarakat agar menuai solusi yang yang tepat. 

“Seharusnya Pemda dalam hal ini bupati Nagekeo sebaiknya hadir  di tengah-tengah masyarakat. melakukan dialog agar mendapat akar permasalahan atau tuntutan apa yang mendasar, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat,” Ujarnya. 

Terkait Kehadiran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam hal pendampingan terhadap masyarakat Adat Rendu, semestinya patut didukung jika motifnya benar dalam urusan membantu memperjuangkan hak-hak masyarakat Adat. Jika motifnya untuk memperkeruh keadaan, yang berdampak pada persoalan sosial dan upaya menghalang-halangi PSN waduk Lambo, maka perlu ada ketegasan sikap dari pemerintah untuk menyikapi kehadiran AMAN di Nagekeo. 

AMAN mestinya hadir membantu pemerintah menyelesaikan persoalan tengah terjadi di tengah masyarakat dengan alasan logis dan pendasaran yang benar sehingga ada jalan keluar yang konstruktif untuk kesuksesan pembangunan waduk Lambo/bendungan  Mbay. 

“Terkait dengan adanya penolakan dari LSM AMAN. Begitu juga pihak LSM AMAN bangun argumentasi yang konstruktif jangan asal nolak lokasi waduk namun harus munculkan argumentasi yang mendasar tentu melalui kajian agar di pertimbangkan. Kita Negara Demokrasi, pro kontra itu sah-sah saja, Namun tidak boleh memaksakan kehendak,” ungkapnya.

“Jika hasil kajian pemerintah layaknya Lowo Se, ya sudah kita ikuti, kalau mau bantah harus ada data konkrit, berbasis kajian ilmiah kalau lokasi yang kalian (AMAN) tawar layak. Kalau memang hasil kajian nya tidak layak, ya kita ikuti versi pemerintah untuk kebutuhan lebih banyak orang bukan segelintir orang. Jika kita paksa maunya kita itu namanya pemaksaan kehendak, Demokrasi tidak seperti itu, maka wajar pemerintah bersikap tegas, tentunya sesuai dengan produk hukum dan amanat undang-undang untuk kepentingan yang lebih besar, atau untuk kepentingan mayoritas atau banyak orang, pertimbangannya disitu. Tidak Proyek Pemerintah di Republik ini yang tidak berdampak positif bagi masyarakat” Tegasnya. 

Jurnalis Senior pada Media Metro Update ini, mengapresiasi Polres Nagekeo, dibawa pimpinan AKBP Yudha Pranata, SIK, SH, yang peka terhadap persoalan sosial masyarakat dan senantiasa menjamin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Lokasi PSN Waduk Lambo dan senantiasa mencarikan solusi dengan mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan budaya setempat. 

“Selama ini yang kita lihat proaktif itu, Kapolres Nagekeo, (AKBP Yudha Pranata, SIK, SH, red), kita patut Apresiasi langkah-langkah bijak dan konstruktif Polres Nagekeo, yang turun langsung ke masyarakat, dengan kearifan lokal, pendekatan budaya untuk menyelesaikan persoalan dengan humanis. Pemda mesti malu lah, masa Kapolres yang lebih Peka. Pemda masih terus berdiam diri, belakang meja. Turun ke masyarakat, selesaikan secara bijak pasti ada solusi, mereka itu masyarakatmu, Masyarakat Nagekeo,” demikian ungkap Rahman Daeng.

(Redaksi)

Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *