INBISNIS.ID, DENPASAR – Menyambut pembukaan pariwisata Bali untuk Wisatawan Mancanegara, persiapan tidak hanya dilakukan oleh pelaku-pelaku pariwisata. Pemerintah Provinsi Bali juga mengatensi terkait pasokan pangan hasil pertanian yang menopang pariwisata Bali
Hal ini diungkapkan oleh Ir. I Nyoman Suarta M.Si Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali saat ditemui INBISNIS pada Minggu (20/6) Kemarin. Dirinya menyebut segala sesuatu mengenai hal tersebut sejatinya telah ditata jauh sebelumnya. Sehingga nanti pada saat pembukaan pariwisata terealisasi, tidak ‘kelabakan’ mempersiapkannya.
“Ya untuk persiapan masalah kebutuhan pariwisata khususnya untuk pembukaan pariwisata juli ini, dalam kebutuhan pangan memang kita sudah Tata, istilahnya penataan sayurnya, komoditasnya, kualitasnya sehingga tidak jadi kelabakan pada saat dibukanya pariwisata” ucapnya
Dirinya mengatakan pemerintah dalam hal ini bertugas membuka keran-keran kerjasama, antara hotel dengan para petani. Akan tetapi dirinya menyebut para petani memang sudah ada yang menjalin kerjasama langsung dengan hotel atau restaurant
“Ya itu nanti kan di buka keran sesuai dengan yang kerjasama-kerjasama , juga sudah ada kok petani-petani kita langsung kerja sama dengan Hotel,” tukasnya.
Pemerintah mengkhawatirkan nantinya akan terjadi lonjakan harga, dan hal ini akan menjadi atensi khusus, agar terjadinya kestabilan pasar.
“Cuma kita di dinas dalam harga-harga pasar itu harus kita siapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga ,itu pasti akan terjadi” Tambah Suarta
Pria asal Kintamani tersebut mengungkapkan, mengenai strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga pihaknya akan membuat semacam pasar gotong royong.
“Ketika nanti terjadi kenaikan harga kita akan mengadakan pasar gotong royong sehingga kita bisa membendung membendung pasar-pasar murah,” katanya.
“Bisa kita keliling distribusi pangan perkebunan kita. ada juga nanti kita instruksikan ke masing-masing kabupaten/kota untuk melakukan itu gerakan pasar murah, selama ini hanya beberapa kabupaten yang melakukan itu,” tandasnya.
(Redaksi)
Komentar