INBISNIS. ID, BALI – Terkait peralihan pola atau sistem SMAN Bali Mandara. Dinas Pendidikan kepemudaan dan Olahraga( Disdikpora) provinsi Bali mengatakan, SMAN atau SMKN tetap dipertahankan tetapi sistemnya diubah supaya merata sama seperti SMAN atau SMKN lainya, yang di mana tidak hanya mengelola siswa miskin dari berbagai wilayah Kota atau Kabupaten di Bali dan tidak berasrama.
“Kalau anggaran hanya di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi, karena inikan masih banyak yang dituntaskan masih banyak yang ditangani, bukan hanya 800 atau 900 orang di sekolah tertentu. Jadi, oleh bapak Gubernur agar kebijakanya merata sampai ke kecamatan atau desa,” kata Ketut Ngurah Boy Jayawibawa Kepala Disdikpora provinsi Bali pada saat konferensi pers penerimaan peserta didik baru( PPDB) SMAN atau SMKN di Denpasar pada, Senin 6/6/2022).
Menurut Boy, suatu kebijakan harus diadakan evaluasi untuk mengetahui bagaimana siswa-siswi yang memang siswa miskin tetapi kurang beruntung di sekolah tersebut, sehingga mereka harus sekolah di tempat lain, syukur kalau diterima, sekalipun diterima namun tetap tidak terpantau oleh pemerintah. Na, sekarang sudah tersebar di 9 kabupaten/ kota ini akan memudahkan pemerintah untuk mengantarkan mereka sampai tamat.
“Jadi seperti itu pola pemikiranya. Ya kalau memang siswa miskin beruntung mendapatkan sekolah tersebut, mendapatkan fasilitas tetapi anak-anak siswa yang lain yang lagi 17 ribu sekian. Kan ini kasihan, di sinilah wajib kita hadir. Jadi, kira-kira begitu,” kata Boy.
Selain itu, Boy menjelaskan kini ada kebijakan dari Gubernur Bali untuk menyiapkan anggaran untuk 18 ribu siswa miskin di Bali. Nantinya, setiap siswa miskin akan mendapatkan uang senilai Rp 1,5 juta per orang.
“Kalau 18,3 miliar itu adalah kebijakan Bapak Gubernur untuk membantu siswa miskin dengan anggaran yang sedang kami hitung 1,5 juta per siswa miskin, selain memang dapat dari Bosda dan Bosnas dan tunjangan-tunjangan lainnya,” ungkapnya.
Lanjut Boy, dari anggaran tersebut dengan tujuan untuk membantu siswa-siswi dari segi biaya, seperti maka, minum, biaya pakaian, biaya buku. Jadi, hal ini dilakukan untuk mengubah prespektif dari satu sisi.
“Sehingga itu diharapkan mampu biaya makan dan biaya pakaian, biaya buku. Na, inilah kenapa kami sampaikan, supaya kita tidak memandang dari satu perspektif saja, jangan memandang dari siswa miskin sekolah tersebut saja tetapi siswa miskin yang tidak beruntung yang tersebar di seluruhnya. Itulah yang kita perhatikan. Kalau untuk biaya 18,3 miliar tentu kita masih hitung sesuai jumlah siswa yang tersebar mendaftar PPDB,” tutupnya.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar