INBISNIS.ID, MALUKU UTARA – Kegaduhan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden semakin ramai diperbincangkan. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.
“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (4/3), ketika banyak desakan publik agar presiden angkat bicara perihal polemik tersebut.
Penyampaian presiden yang dilansir dari media nasional inipun menjadi perbincangan hangat di medsos, salah satunya adalah Group whatsaap lokal di Kota Ternate, Maluku Utara, ramai mendiskusikan soal ini.
Perbincangan diawali oleh salah satu anggota group yang juga sebagai anggota DPR Kota Ternate, Junaidi Bahruddin politisi partai Demokrat, mengunggah beberapa komentar petinggi Parati Demokrat seperti Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Penundaan Pemilu bukan harapan rakyat, tapi harapan segelintir pihak yang ingin melanjutkan kekuasaannya.
“Negeri kita mau dibawa kemana kalau diisi, diawaki orang-orang seperti itu, sekali lagi tidak logis dan menurut saya memalukan cara berpikir seperti itu, memainkan suara rakyat, seolah-olah ini desakan rakyat, rakyat yang mana?”, demikian statemen AHY yang diunggah Junaidi.
Bukan cuma itu, Junaidi juga mengunggah pernyataan dari Anggota DPR Fraksi Demokrat, Benny K. Harman yang menaggapi statemen pihak Istana bantah Jokowi dalang penundaan Pemilu.
“Buktikanlah! Dalangnyakan selalu ada di balik layar, melakukan politk cuci tangan. Kami yakin ada kekuatan tak terlihat, terkait munculnya wacana penundaan pemilu. Ada invisible power yang bergerak tanpa kelihatan”, tegas Benny dalam unggahan Junaidi.
Afdal Hanzala, salah satu anggota group menimpali bahwa Presiden Jokowi ini ada yg desain dari belakang, dan beliau kalau tidak tegas, semua akan nampak bahwa demi melanggengkan kekuasaan, beliau sah-sah saja dalam wacana perpanjangan masa jabatan dengan dalil penundaan pemilu 2024 artinya di belakang Jokowi ini ada Roh Jahat yg mencoba mengacaukan negara.
“Jokowi tidak bisa di salahkan. Lembaga yang berwenang dan teman-teman DPR RI yg harus diluruskan pikirannya dan ada beberapa petinggi partai termasuk Ketum Parpol yang tidak lagi malu-malu mengutarakan pemilu ditunda, dan ujung-ujungnya melanggengkan kekuasaan tanpa harus ada Pemilihan Umum”, tutur Afdal.
Bupati Halmahera Barat, James Uang yang ada dalam group juga menyampaikan pendapatnya bahwa Presiden Jokowi bilang soal masa jabatan Presiden kita harus tunduk pada Konstitusi. Tetapi juga tidak bisa melarang orang kalau mewacanakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, termasuk para Menteri kalau berwacana tidak bisa dilarang. Karena itu juga bagian dari hak demokrasi yang kita hormati.
Asgar Saleh, mantan anggota DPR dan aktifis LSM Rorano juga ikut nimbrung dalam diskusi di group ini. Sambil mengunggah sebuah baliho Presiden Jokowi yang bertuliskan “Harapan Rakyat Indonesia, 2024 Setia Bersama Jokowi” memastikan bahwa narasi dan bentuk baliho ini, mudah ditebak jika memang disetting untuk melanggengkan kekuasaan.“Harus Lawan!’, tegas Asgar.
Perlawanan ini menurut anggota group yang lain bahwa harus kompak dilakukan bersama-sama. Kalau kita tidak bisa melawan lewat parlemen (lembaga DPR), kita lewat parlemen jalanan dan juga bisa melakukan lewat media sosial karena ini juga effektif.
“Hak demokrasi okelah, tapi jangan melanggar konstitusi negara UUD 45. Penundaan pemilu lebih radikal dari narasi presiden 3 periode. Menunda pemilu, bukan demokrasi, tapi tirani kekuasaan. Jokowi lupa, mengakhiri jabatannya pun ada caranya. Perlu luruskan jalan pikiran Jokowi. Agar tidak galau tolak penundaan Pemilu”, demikian komentar Alwan Titdoy.
Diakhir diskusi Alwan juga memposting beberapa berita Nasional yang membahas wacana penundaan pemilu satu diantaranya adalah diskusi Proklamasi Democracy Forum (PDF) ke-21 yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Demokrat dengan benang merahnya adalah Wacana menunda Pemilu bukan hanya mengkhianati amanat reformasi, tapi juga siasat jahat untuk memperpanjang kekuasaan tanpa berkeringat. Partai-partai politik harus menolak perpanjangan masa jabatan, meskipun konstitusi diubah.
(Redaksi)
Komentar