INBISNIS.ID, BALI – Sebelum dilanda pandemi COVID-19, Indonesia mengalami tren kenaikan kunjungan wisman setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2019. Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) mencatat jumlah kunjungan turis asing mencapai 16,11 juta sepanjang tahun 2019. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan 7 juta kunjungan di tahun 2010.
Namun tak dapat dipungkiri bahwa kunjungan wisman selama ini masih berpusat di Pulau Bali. Bahkan dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa 41 persen pariwisata Indonesia masih bertumpu pada Bali. Data dari BPS pun menunjukkan bahwa Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali masih menjadi pintu masuk terbesar bagi wisman dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, pengembangan destinasi prioritas di luar Bali menjadi semakin penting karena diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata, di luar Pulau Dewata.
Simak informasinya berikut ini,
1. Danau Toba
Pembangunan di kawasan DSP Danau Toba di Sumatera Utara dilakukan untuk memaksimalkan potensi besar Danau Toba dengan kekayaan alam serta budaya di sekitarnya. DSP ini akan dikembangkan menjadi kawasan ekowisata terpadu berkelanjutan yang juga kaya budaya dan kearifan lokal. Rencananya, kawasan DSP ini akan menggunakan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan di masa depan seperti penggunaaan bus listrik di kawasan wisata.
Secara umum, pembangunan DSP Danau Toba dilakukan di kawasan koordinatif dan kawasan otoritatif. Secara koordinatif, DSP Danau Toba meliputi 8 kabupaten yang ada di sekeliling danau yaitu Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, Karo dan Kabupaten Pakpak Barat. Selain itu, DSP Danau Toba juga meliputi pembangunan di zona otoritatif seluas 386,76 hektare, yang dinamakan Toba Caldera Resort. Pengembangan kawasan otoritatif ini dilakukan oleh Badan Otorita Danau Toba (BODT).
Dalam rencana induk pembangunan secara umum, kawasan DSP Danau Toba akan terus dikembangkan secara bertahap dalam kurun waktu 25 tahun (2020-2045). Untuk pengembangan kawasan destinasi di Danau Toba dan wilayah sekelilingnya, ada enam kecamatan yang akan menjadi kawasan wisata utama (KWI) yang menjadi pusat untuk tema pengembangan yang berbeda-beda.
Berikut pembagiannya:
- KWI Parapat akan dikembangkan sebagai pusat MICE dan rekreasi
- KWI Simanindo untuk budaya
- KWI Pangurupan untuk geowisata
- KWI Balige dengan tema urban heritage
- KWI Muara dengan tema budaya dan geologi
- KWI Merek dengan tema ekonatural (nature-eco).
Sejak beberapa tahun terakhir, sejumlah pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan, seperti pembangunan pelebaran dan preservasi Jalan Lingkar Samosir, pembangunan Jalan Bypass Balige di Kabupaten Toba , penataan Kampung Ulos Huta Raja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir, yaitu kampung yang sering dikunjungi wisatawan. Pemerintah juga melakukan penataan pantai Bebas Parapat di Kabupaten Simalungun, pembangunan TPA sampah Sidikalang di Kabupaten Dairi hingga pembangunan instalasi pengolahan air minum di Kabupaten Karo.
Mendukung itu semua, Kementerian PUPR juga melakukan peningkatan kualitas hunian masyarakat dengan total sebanyak 1.799 unit, termasuk di antaranya agar bisa dimanfaatkan sebagai homestay. Hunian-hunian tersebut ditujukan untuk mendukung pariwisata di sejumlah kabupaten di Toba diantaranya di Kab. Samosir, Toba, Tapanuli Utara hingga Simalungun.
Ada pun untuk konektivitas air menuju Danau Toba, Kementerian Perhubungan membangun 13 pelabuhan penyeberangan di tujuh kabupaten di sekeliling Danau Toba dan menyediakan sarana transportasi penyeberangan. Sebanyak tujuh pelabuhan sudah selesai dibangun yaitu Pelabuhan Ajibata dan Balige, Pelabuhan Tiga Ras, Pelabuhan Simanindo, Pelabuhan Marbun Toruan dan Pelabuhan. Pemerintah juga meluncurkan transportasi penyeberangan yaitu KMP Pora-Pora, KMP Kaldera Toba, Bus Air KMP Asa-asa, dan Bus Air KMP Jurung-Jurung.
2. Borobudur
Pembangunan DSP Borobudur berfokus pada pengembangan infrastruktur dan ekosistem wisata di kawasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Borobudur sebagai ikon utamanya. Pembangunan meliputi kawasan koordinatif dan otoritatif DSP Borobudur.
Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian PUPR sudah melakukan pembangunan terpadu DSP Borobudur yang secara koordinatif meliputi Borobudur – Yogyakarta dan sekitarnya, Solo – Sangiran dan sekitarnya, Semarang – Karimunjawa dan sekitarnya. Pembangunan meliputi penataan kawasan destinasi wisata, peningkatan konektivitas DSP Borobudur dan wilayah Joglosemar (Jogja – Solo – Semarang).
Dalam rangka peningkatan konektivitas di DSP Borobudur, Kementerian PUPR melakukan pembangunan jalan serta jembatan dengan total panjang 72,93 km. Pembangunan konektivitas DSP ini dilaksanakan secara bertahap dari 2020-2021 dengan total anggaran sebesar Rp 357,06 miliar. Proyek pembangunan diantaranya pelebaran Jalan Sentolo – Nunggulan – Dekso (15,6 km), preservasi Jalan Yogyakarta – Tempel – Pakem – Prambanan (2,4 km), preservasi jalan Keprekan – Muntilan – Salam (8,59 km), rehabilitasi Jalan DSP Borobudur, hingga pembangunan jembatan Kali Progo (160 m), dan penanganan Jembatan Kali Elo Mendut di Magelang (40 m).
Master plan pembangunan DSP Borobudur juga meliputi pembangunan kawasan zona otoritatif seluas 309 hektare di perbukitan Menoreh, di Purworejo, Jawa Tengah, oleh Badan Otorita Borobudur. Kawasan ini dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu bernama Borobudur Highland yang akan dijadikan destinasi wisata berbasis resor dengan konsep budaya (culture) dan petualangan (adventure).
Badan Otorita Borobudur menyebutkan bahwa Borobudur Highland akan dibangun menjadi lima zona yaitu Zona Wisata Ekstrim, Zona Wisata Budaya, Zona Gerbang Masuk, Zona Resort Eksklusif, dan Zona Wisata Petualangan. Borobudur Highland direncanakan akan memiliki berbagai fasilitas mulai outbound center, eco-resort, fine dining restaurant, taman anggrek, meeting incentive convention exhibition (MICE) venue, hingga perhotelan dengan kapasitas total 1.050 kamar. Pembangunan Borobudur Highland dimulai pada tahun 2022 dengan pembangunan bertahap dan diperkirakan selesai pada tahun 2024.
3. Mandalika
DSP Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebuah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai KEK Pariwisata sejak tahun tahun 2014 lewat Peraturan Pemerintah (PP) No.52/2014. Master plan pembangunan KEK Mandalika meliputi pembangunan di atas area seluas 1.175 hektare di atas lahan perbukitan bergelombang yang berada di sepanjang tepian pantai di Mandalika. Lokasi KEK Mandalika juga memanjang 16 kilometer di tepi pantai-pantai di kawasan ini, yang membuat DSP ini istimewa secara lokasi.
Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) memegang peran sebagai pengembang dan pengelola KEK Mandalika. Dalam master plan kawasan, KEK Mandalika akan dibangun menjadi kawasan pariwisata terpadu tepi pantai yang dilengkapi dengan fasilitas dan daya tarik wisata kelas dunia, mulai dari hotel dan resor, area komersial, hingga taman hiburan. KEK Mandalika juga akan dilengkapi fasilitas olahraga kelas dunia yaitu sirkuit internasional dan lapangan golf.
Secara umum, pemetaan pengembangan KEK Mandalika dibagi menjadi 3 zona dengan ikon di tiap zona yang berbeda. Zona Barat dengan ikon Kuta Beach Park, Zona Tengah dengan ikon Pertamina International Circuit dan Zona Timur dengan ikon destinasi MICE dan taman hiburan (theme park).
Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di KEK Mandalika dimulai secara secara bertahap dan paralel sejak tahun 2016. Pembangunan terus berlanjut hingga saat ini dan diperkirakan akan berlangsung hingga tahun 2039. Pembangunan KEK Mandalika meliputi infrastruktur dasar seperti pembangunan ruas jalan dan konektivitas, hingga pembangunan fasilitas dan penataan kawasan wisata di KEK Mandalika.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Infrastruktur yang paling besar tentu saja terbangunnya Pertamina International Street Circuit dengan panjang lintasan 4.3 km dengan 17 tikungan yang menjadi venue bagi digelarnya MotoGP 2022. Selain itu, daftar panjang infrastruktur juga sudah selesai dibangun di antaranya adalah Kuta Beach Park, Bazaar Mandalika, Masjid Nurul Bilad, pembangunan Jalan Bypass Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika tahap 1-3, pembangunan saluran pengendali banjir KEK Manggarai Barat, pembangunan gedung rumah sakit umum daerah Mandalika, peningkatan TPA Pengengat, pembangunan dermaga dan terminal Pelabuhan Gili Mas.
Pendanaan pembangunan di KEK Mandalika mencapai total Rp 9,25 Triliun (hingga 2026) untuk pembangunan infrastruktur dasar dan aset produktif. Dari total pendanaan, sebanyak total Rp 750 Miliar merupakan suntikan negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ke depan berbagai fasilitas dan infrastruktur akan terus dibangun di KEK Mandalika untuk membuat kawasan ini menjadi destinasi wisata internasional. “Ke depannya kami akan membangun destinasi ini dengan MICE venue, 27 holes golf course, International Branded Theme Park, dan Marina Sea Front,” ungkap Arie. Selain itu, pembangunan kelengkapan fasilitas di Mandalika akan terus dilakukan termasuk pembangunan kamar hotel berbintang dengan total mencapai 20.000 kamar di zona Timur dan 325.000 m2 lahan komersial dan public space di zona Barat.
4. Labuan Bajo
Pembangunan infrastruktur dan pariwisata di kawasan DSP Labuan Bajo dimulai pada tahun 2019 untuk mendukung Labuan Bajo menjadi destinasi wisata alam dan bahari premium kelas dunia. Penataan kawasan, pembangunan berbagai fasilitas di Labuan Bajo, serta peningkatan konektivitas di dalam dan menuju kawasan ini menjadi fokus dalam pembangunan infrastruktur secara terpadu di DSP ini.
Kementerian PUPR telah menyelesaikan sejumlah pembangunan fasilitas di Puncak Waringin, yang dikenal sebagai viewpoint terbaik untuk melihat kawasan Labuan Bajo dari ketinggian. Di Puncak Waringin, telah terbangun berbagai fasilitas seperti viewing deck, lounge, pusat cinderamata, bangunan komersial, hingga toilet dan amfiteater. Pemerintah juga melakukan penataan dan pembangunan kawasan waterfront (Kawasan Pantai Marina – Bukit Pramuka) serta penataan kawasan Pulau Rinca dan pembangunan kawasan Batu Cermin. Untuk memastikan konektivitas di Labuan Bajo, pembangunan ruas jalan dalam kota yang meliputi perbaikan jalan hingga penataan trotoar dilakukan. Dan untuk membuka aksesibilitas Labuan Bajo dari luar, pengembangan Bandara Komodo dengan perluasan terminal dan perpanjangan runway juga dilakukan.
Pembangunan di kawasan DSP Labuan Bajo juga meliputi pembangunan di zona otorita seluas 400 hektare di Hutan Nggorang Bowosie oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Di lahan otoritatif ini, pemerintah berencana membangin fasilitas pariwisata seperti cultural space, tourist information center, hingga pembangunan lebih banyak lagi hotel untuk mengejar total kebutuhan 2.000 kamar hotel di kawasan Labuan Bajo.
Zona otorita akan dibagi menjadi empat kategori: cultural district, leisure and entertainment district, adventure district, dan wildlife district. Di area cultural, misalnya, akan dibangun Labuan Bajo Cultural Center dan Bajo Gallery Village. Sementara di area adventure akan banyak wisata petualangan dan kegiatan alam unik yang bisa dicoba wisatawan. Di area leisure dan entertainment akan dibangun sunset viewpoint, venue untuk acara, hingga fasilitas spa dan kebugaran.
BPOLBF juga mengembangkan travel pattern di kawasan koordinatif. Kawasan koordinatif Labuan Bajo meliputi 11 kabupaten yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor dan Bima. Saat ini BPOLBF tengah menyusun master plan untuk pengembangan wisata yang lebih mengakomodir karakter lokal di kawasan koordinatif. BPOLBF mengajak 11 wilayah koordinatif untuk memberikan masukan tentang pengembangan pariwisata yang lebih melokal dan melibatkan masyarakat.
Secara umum, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo ingin memegang prinsip berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Direktur Utama BPOLBF Shana Fatima menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya difokuskan pada destinasi tapi juga masyarakatnya.
“Manfaat dari pembangunan di Labuan Bajo ini saya harapkan bisa dirasakan oleh masyarakat lokal selama 5 hingga 10 tahun ke depan. Dan selama periode itu, saya berharap alamnya tetap terjaga, masyarakatnya tetap baik, sehingga tujuan dari pengembangan dan pembangunan di Labuan Bajo benar-benar bisa memberikan dampak yang diharapkan,” ucap Shana.
Dalam rangka memperkenalkan kearifan lokal dan mempromosikan desa wisata di DSP Labuan Bajo, BPOLBF juga meluncurkan Peta Desa Wisata dan Peta Wisata Floratama (Flores, Lembata, Alor dan Bima). Di dalam peta Desa Wisata ini setidaknya ada 30 desa wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan di 11 wilayah koordinatif DSP Labuan Bajo.
5. Likupang
DSP Likupang di Sulawesi Utara ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui PP No.84/2019. Dalam master plan-nya, KEK Likupang akan dikembangkan di kawasan seluas 197,4 hektare di Desa Pulisan, Likupang Timur. KEK Likupang akan dikembangkan sebagai kawasan wisata resor kelas premium dan menengah dengan wisata bahari dan budaya yang menjadi terbesarnya.
ITDC dan PT Minahasa Permai Resort Development (PT MPRD) berperan sebagai pengembang dan pengelola KEK Likupang. Dalam kawasan KEK Likupang direncanakan akan dibangun berbagai fasilitas wisata mulai beachfront resorts, hotel dan villa, commercial area, wallace conservation resort dan marine park.
Pembangunan KEK Likupang sendiri akan meliputi pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang kawasan, berbagai fasilitas hingga pembangunan daya tarik wisata. Tahap awal pengembangan KEK Likupang membutuhkan dana sebesar Rp2,22 triliun di mana salah sah satu sumber pendanaan sebesar Rp1,023 triliun berasal dari pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pengembangan pariwisata dan infrastruktur di DSP ini tidak hanya berfokus di KEK Likupang saja. Daerah destinasi wisata di sekitar Likupang pun mulai tumbuh, seperti Manado, Tomohon, Bitung, Tondano dan Minahasa Utara.
Pemerintah melalui Kementerian PUPR telah memulai pembangunan fasilitas dasar di Likupang. Sejumlah proyek infrastruktur pun telah dirampungkan. Dalam hal peningkatan konektivitas, Kementerian PUPR telah selesai melakukan pembangunan sejumlah ruas jalan yang menghubungkan Manado – Bitung – Likupang, preservasi Jalan Girian (Bitung-Likupang), peningkatan Jalan Pantai Pulisan dan penggantian Jembatan Marinsow. Sebuah bundaran di KEK Likupang juga dibangun dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti jalur sepeda, jogging track, dan taman. Bundaran ini nantinya akan berperan sebagai gerbang utama menuju Pantai Pulisan.
Sebagai bentuk pengembangan dan penataan kawasan, Kementerian PUPR juga melaksanakan program peningkatan rumah swadaya (Program Sarhunta) yang bisa dimanfaatkan sebagai homestay bagi wisatawan. Peningkatan kualitas rumah Sarhunta sudah dilakukan pada 263 unit rumah dengan fungsi usaha telah di desa Marinsow, Pulisan, Kinung dan di sebuah kelurahan di Pulau Bunaken. Selain Sarhunta, Kementerian PUPR juga melakukan pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkon untuk pengendalian banjir di Kota Manado.
Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
https://www.kemenparekraf.go.id/
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar