INBISNIS.ID, DENPASAR – Anak Agung Ngurah Adhi Ardana selaku ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali mengatakan data Walhi terkait gonjang ganjing rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi perlu dipertimbangkan secara serius.
Hal ini disampaikan ketika di wawancarai INBISNIS.ID pada acara Pembahasan Rencana Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Four Star by Trans Hotel, Renon (22/3).
“Walhi memberikan data seperti itu harus dipertimbangkan dan diperhatikan dengan baik”, ungkap Ngurah Adhi.
Baginya Walhi Bali merupakan mitra Pemerintah dalam mengawal pembangunan yang melibatkan lingkungan hidup.
Adapun poin khusus Walhi Bali yang menarik perhatian Ngurah Ardi mengenai upaya pengolahan Pemrakarsa PT. Sumber Rodhium Perkasa yang menyatakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat terdampak proyek pembangunan dengan mencetak sawah baru sebanyak 3 kali lipat yang mana usulan itu menurut Walhi Bali merupakan usulan yang edan dan fantastis.
Melanjutkan pemaparannya Ketua Walhi Bali Made Krisna Dinata, mengatakan merujuk pada pakar pertanian Prof. Wayan Windia menyatakan bahwa Bali saat ini sedang mengalami devisit beras sebanyak 100 ribu ton beras per tahunnya.
“Jadi kami menilai proyek tersebut cacat dan tidak layak”, Tegas Krisna Dinata.
Bagi Walhi Bali, Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi ini tidak sejalan dengan visi Gubernur Bali tentang ketahanan pangan bagi krama Bali yang mana proyek ini menerabas persawahan produktif seluas 480,54 Hektar dimana bila merujuk data daya dukung daya tampung dari Pusat Pembangunan Ekoregion (P3E) Bali Nusa Tenggara menjelaskan bahwa trase pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi tersebut melewati lahan pertanian dengan klasifikasi jasa lingkungan dari sedang hingga tinggi dan luasan tertinggi dalam kategori tinggi dan sangat tinggi adalah Kabupaten Tabanan dan Tabanan memiliki lahan persawahan yang paling luas.
Bagi mereka jika per hektar dapat menghasilkan 6 ton beras maka luasan lahan yang terkena dampak pembangunan tol sesuai dengan data Walhi Bali di kalikan dengan hasil per hektar maka proyek ini mengancam potensi berkurangnya produksi beras sebanyak 2.283,24 ton.
“Disamping itu hilangnya lahan pertanian akibat proyek ini bertentangan dengan misi gubernur Bali yakni memastikan terpenuhi kebutuhan pangan dan jumlah serta kualitas yang memadai bagi krama Bali”, tandasnya.
Komentar