INBISNIS.ID, BALI – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Badung, hari ini, Jumat, 24 Juni 2022 menggelar acara “Workshop Review Kurikulum dan Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Pelajaran 2022/2023.” Acara ini dihadiri Kepala Bidang (Kabid) SMK Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, berlangsung selama 2 hari dari tanggal 24 s.d. 25 Juni 2022, di lobby hotel Skarisba, Latu Gerih, Abiansemal-BADUNG. Hadir selaku pembicara dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) Ketut Suastika, yang juga praktisi dunia perhotelan dan pariwisata, dan Kepala SMK PGRI 3 Badung, I Made Tambun.
Pembina/Pemilik SMK PGRI 1 Badung, Dr.,Drs., I Made Gede Putra Wijaya, S.H.,M.Si., dalam sambutannya saat pembukaan Workshop ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kabid SMK yang telah berkenan hadir dalam kesempatan ini di tengah-tengah kesibukannya. “Selaku Pembina SMK PGRI 1 Badung, saya mengucapkan terima kasih kepada pak Kabid SMK yang telah hadir di acara Workshop SMK PGRI 1 Badung. Kehadiran Bapak tentu memberi motivasi tersendiri bagi segenap civitas SMK PGRI 1 Badung yang ikut Sosialisasi pada kesempatan ini untuk melakukan langkah-langkah konkrit terkait implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita ini. Tentu patut kita apresiasi karena kita bisa mendapatkan bekal ilmu dalam kaitan implementasi kurikulum merdeka tersebut,” tandas Putra Wijaya.
Pihaknya berharap, workshop ini benar-benar diikuti secara serius sebagai panduan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dimaksud. “Saya berharap, bapak ibu, rekan-rekan Guru dan staf administrasi dapat mengikuti arahan Bapak Kabid sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan implementasi kurikulum merdeka tersebut,” harap Putra Wijaya.
Berkenaan kegiatan workshop ini, Dr., Drs., I Made Gede Putra Wijaya, S.H.,M.Hum., menjelaskan bahwa dilaksanakannya Workshop ini di SMK PGRI 1 Badung untuk mempersiapkan staf pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah ini dalam implementasi Kurikulum Merdeka dengan tiga variasi belajar, antara lain: Merdeka belajar, Merdeka berubah, dan Merdeka berbagi.
“Tentu workshop ini akan memberikan arahan kepada kami lembaga-lembaga satuan pendidikan di seluruh Indonesia khususnya di Bali ini untuk menentukan sikap menyesuaikan dengan kemampuan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Apakah akan menggunakan kurikulum berubah dan berbagi atau tidak. Itu khusus untuk kurikulum kelas 11 dan 12 untuk SMK ini masih tetap menggunakan kurikulum 13. Bahwa review sebuah keniscayaan bagi kita, tapi merubah kurikulum sebuah keharusan,” jelasnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi masalah IT yang kian hari bergerak sangat cepat, di mana penggunaan teknologi roboting untuk menggantikan peran manusia di pasar kerja, ia berharap para pendidik dan siswa mampu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga tidak ketinggalan bila penggunaan teknologi robot benar-benar menjadi pilihan kedepannya.
“Untuk mengantisipasi hal tersebut, kami di SMK PGRI 1 Badung memiliki fasilitas yang memadai, bahkan fasilitas kami melebihi standard yang digunakan oleh sekolah-sekolah negeri. Tinggal bagaimana SDM yang ada di sekolah ini bisa memanfaatkannya,” beber Putra Wijaya.
Seraya mengatakan,”berkaitan dengan soal standar sarana dan prasarana, dari 8 standar yang kita miliki soal sarana prasarana sekolah kami sudah bisa menyesuaikan. Kita mengikuti apa yang ada di dunia usaha dan dunia industri. Bahkan standar kita tidak lagi nasional tapi mengacu kepada standar internasional. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sekolah kami peralatan-peralatan yang kami miliki itu sudah sangat sangat memadai sehingga dengan demikian itu bukan persoalan lagi pada kami melainkan itu sudah kita lewati,” ucap Putra Wijaya, penuh bangga.
Ditengah kian sulitnya mendapat siswa baru, sekolah-sekolah swasta di Bali banyak yang mati suri. Ibarat hidup segan, mati tak mau. Hal tersebut dipicu oleh adanya tumpang tindih kebijakan pemerintah yang keberpihakannya lebih besar kepada sekolah negeri. Sedangkan keberadaan sekolah-sekolah swasta jadinya seakan-akan kurang mendapat perhatian. Ditambah lagi, pemerintah terus membangun sekolah-sekolah negeri di tiap daerah membuat kondisi sekolah swasta kian terjepit.
“Untuk diketahui, sekolah swasta berkontribusi besar pada pola pendidikan di suatu wilayah sebelum adanya sekolah negeri. Dengan adanya kebijakan penambahan ruang kelas baru dan pembangunan sekolah baru, maka sekolah swasta kian terjepit. Belum lagi sejak SMA/SMK dikelola provinsi praktis sudah tidak mendapat anggaran BOSDA. Kalau dulu, ketika masih di bawah Kabupaten/Kota, masih dapat. Tapi sekarang tidak. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan agar dana BOSDA ini kembali dianggarkan. Kemudian, perlu juga dipertimbangkan pembangunan sekolah negeri jangan sampai bangun mematikan sekolah swasta,” jelasnya.
Ia juga mendengar rencana pemerintah untuk menjadikan Sekolah Bali Mandara menjadi sekolah reguler sehingga anggaran untuk sekolah ini bisa membantu sekolah swasta.
“Berkaitan dengan isu yang kami dengar bahwa SMA Bali Mandara akan dijadikan sekolah reguler, di mana penerimaan siswanya sama dengan SMA dan SMK negeri yang lain alokasi dananya kemudian akan disejajarkan dengan SMA dan SMK yang lain dengan dalih bahwa akan dibagikan juga kepada SMA SMK swasta yang selama ini belum kebagian. Itu kami mohon dengan sangat agar wacana ini benar-benar nanti diwujudkan. Jangan sampai kemudian wacana itu hanya tinggal dalilnya saja,” pinta Putra Wijaya.
Adapun pengelolaan SMA/SMK baik Negeri maupun Swasta beberapa tahun terakhir dikelola oleh Provinsi, maka sejak saat itu SMA/SMK swasta tidak pernah dapat anggaran BOSDA.
“Oleh karena itu, kami berharap banyak dengan diregulerkannya SMA Bali Mandara itu kan nantinya ada pemerataan di dunia pendidikan, termasuk dalam soal pendanaan. Jadi SMA/SMK swasta yang selama ini belum mendapat dana Bos daerah yang bersumber dari APBD, Kami harapkan nanti bisa dibagikan kepada SMA dan SMK. Dan terkait hal ini, saya sudah sempat singgung ke pak Kabid SMK Provinsi agar mengusulkan ke atasannya untuk pemerataan. Namun beliau menjawab hanya menyampaikan karena ini merupakan kebijakan yang ada di atasnya. Sehingga pak Kabid tidak bisa memutuskan. Tapi saya berharap lewat usulan tadi kiranya beliau sampaikan ke atasannya,” tutupnya.
Sementara itu, terkait bagaimana mempersiapkan para Siswa agar siap kerja di dunia usaha dan industri maka, ia harus juga menguasai teknologi yang terus berkembang dengan sangat cepat. Menjawab itu, pemateri dari DUDI (dunia usaha dan dunia industri, red), I Ketut Suastika, selaku praktisi perhotelan dan pariwisata menjelaskan,” menyangkut tentang kurikulum merdeka, menjadi tantangan calon tenaga kerja ke depan agar bisa match dengan pendidikan itu. Karena itu, sebagai langkah antisipatif menyongsong tahun ajaran baru 2023 kita harus menyiapkan peserta didik agar update teknologi. Jangan hanya terpaku pada materi pembelajaran di kelas semata-mata,” bebernya.
Menurut Ketut Suastika, nanti di tahun 2030, sesuai sumber terpercaya akan ada revolusi dalam bidang ketenagakerjaan. Di mana, untuk beberapa bidang pekerjaan yang kini ditangani manusia akan diganti dengan teknologi robot. Sehingga sejak sekarang pendidikan harus lebih diarahkan sesuai konsep teknologi seperti itu.
“Karena itu, mulai dari sarana dan prasarana pelatihan harus diarahkan ke arah itu. Maka dalam training sekolah-sekolah juga harus mengundang para profesional dan praktisi yang mumpuni untuk melatih para pendidik dan siswa sehingga bisa menambah ilmu mereka. Untuk menambah skill pengetahuan mereka dari sisi soft skill maupun hard skill. Mulai juga membiasakan memakai online, pemasaran online, marketing online, semua online. Jika semua dilakukan online ya bagaimana marketing manager ataupun staf eksekutif itu apakah masih diperlukan kedepan,” pungkas Ketut Suastika.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar