INBISNIS.ID, TERNATE – Sejauh ini masih ada disparitas atau perbedaan harga sejumlah pangan yang cukup besar di sejumlah daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, yang disebabkan tidak seimbangnya pasokan dan produksi serta tingginya biaya logistik.
Pemerintah perlu memberikan solusi terhadap permasalahan disparitas harga barang khususnya bahan pokok tersebut.
Sehubungan dengan persoalan ini, INBISNIS.ID mencoba menghubungi akademisi Pengamat Ekonomi Universitas Khairun, Mukhtar Adam pada Rabu (5/1/2022) disela-sela kesibukannya menata BumDes Pulau Morotai.
Menurutnya, sesama warga Negara Indonesia yang hidup di alam kemerdekaan, namun harus mengeluarkan uang yang lebih besar untuk mendapatkan barang tertentu. Hal tersebut, mengurangi tingkat kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang. Warga membutuhkan kehadiran Negara untuk mengatasi persoalan disparitas harga komoditas bahan-bahan pokok ini.
“Ada ketidak Adilan dalam disparitas, mayoritas warga Negara yg hidup di desa harus menanggung biaya konsumsi yang jauh lebih mahal dari warga kota, harga barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan telah menguntungkan warga kota, gabah produksi desa dengan harga murah, tapi barang konsumsi warga desa lebih mahal”, jelas Mukhtar.
Dosen yang sering disapa Ota ini lebih jauh mengatakan bahwa upaya untuk menekan disparitas harga antar wilayah terutama pulau Jawa dengan pulau lainnya terus dilakukan pemerintah. Namun demikian, upaya tersebut tidak dapat dihasilkan secara instan, kendati telah hadir tol laut.
“Pembangunan infrastruktur penunjang logistik, terutama di wilayah Indonesia Timur belum maksimal. Kondisi ini yang membuat biaya logistik masih tinggi meskipun sudah ada tol laut,” jelasnya.
Oleh karena itu, akademisi yang tergabung dalam komunitas Sidego sekarang ini lagi sibuk-sibuknya memberdayakan masyarakat khususnya di Kabupaten pulau Morotai sebagai pilot project dengan nama SATU HARGA UNTUK MOROTAI.
Hal ini bertujuan untuk mengatasi masyarakat desa yg terluar terkebelakang dan hidup di perbatasan. Pemerintah pulau Morotai melalui Program Morotai Satu Harga, menjadi solusi keadilan harga barang konsumsi bagi warga desa yg hidup di perbatasan dengan Pasifik.
Program Satu Harga dikelola oleh BUMDes sebagai entitas bisnis milik warga desa menjadi penyanggah utama melindungi rakyat dari cekikan harga barang”,tutupnya.
Komentar