INBISNIS.ID, DENPASAR – Fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di dalam negeri sejak beberapa waktu terakhir menjadi perhatian berbagai pihak terlebih lagi Indonesia merupakan penghasilan klapa sawit terbesar di dunia.
Karena itu, I Made Mudarta ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali pada (21/3/22), menilai kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini merupakan sebuah Kesalahan pemerintah Indonesia.
“Itukan karena Kesalahan dari pemerintah kita, ini menjadi ironis mana kalah minyaknya menjadi langka padahal Indonesia penghasilan klapa sawit terbesar,” ujarnya.
Mudarta menjelaskan, naiknya minyak goreng ini lantaran pemerintah tidak bisa menyeimbangi harga minyak karena itu terjadilah kelangkaan minyak yang sangat dasyat.
“Itu karena Kesalahan dari pemerintah kita menetapkan harga enceran tertinggi ya, karena harga minyak di dunia itu naik otomatis para produsen terutama pengusaha minyak goreng akan mencari hukum pasar,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mudarta menjelaskan hukum pasar itu suatu proses yang di mana harga tersebut menjadi rebutan para pengusaha minyak goreng. Jadi, di mana harga lebih tinggi di sana mereka membeli. Ketika harga minyak goreng di dunia mengalami kenaikan maka pengusaha tersebut pasti akan menjualnya keluar hingga terjadi dampak pada masyarakat.
“Yang disebut hukum pasar itu mana membeli paling tinggi akan lari ke sana, ketika harga minyak goreng juga mahal itu pasti akan dijual keluar dan itu berdampak pada masyarakat kita yang tidak bisa menjangkau,” jelasnya.
Mudarta menegaskan, pemerintah Indonesia tidak boleh anggap remeh terkait kelangkaan minyak goreng ini karena ini juga bagian dari kebutuhan khusus terutama para ibu-ibu rumah tangga.
“Kita berharap sesunguhnya masyarakat diprioritaskan karena masyarakat Indonesia kan sebagian besar menggoreng, karena itu masyarakat harus diprioritaskan,” ungkapnya.
Karena ekonomi masih mengalami lesuh dan minyak goreng mengalami kenaikan karena itu kata Mudarta, ia berharap agar kartu sembako yang dicanangkan pak Jokowi saat kampanye segera diterapkan.
“Ekonomi kita kan masih lesu ya belum begitu maksimum bergerak. Oleh Karenanya menjadi kebutuhan dasarnya harus subsidi, kita berharap kartu sembakonya pak Jokowi sekarang diterapkan begitu, karena pada saat kampanye beliau itu kan ada kartu sembako, dan kartu sembako ini belum muncul sekarang, ketika minyak langka ko ini belum turun-turun, harapan kita itu turun pamungkasnya begitu,” tutupnya.
(Redaksi)
Komentar