INBISNIS.ID, BADUNG – Traveloka kerapa memasarkan harga murah terhadap Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di kawasan kuta selatan khususnya di Tanjung Benoa, Kabupaten Badung, Bali.
Karena itu pelaku pariwisata di kuta selatan khususnya di Tanjung Benoa merasa dirugikan karena harganya relatif sangat murah mereka pun meminta agar Traveloka tersebut bisa menyesuaikan dengan kondisi di DTW tersebut.
Terkait hal itu, I Nyoman Rudiarta selaku kepala Dinas pariwisata (Kadispar) Badung saat ditemui pada Selasa (8/3/22) mengatakan, hal tersebut menyangkut promosi terhadap keberadaan denstinasi dalam rangka pemasaran.
“Terkait Traveloka yang dapat membahayakan pelaku pariwisata di Tanjung Benoa itu menyangkut promisi terhadap keberadaan denstinasi dalam rangka pemasaran,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sejauh ini Dispar Badung sudah ada sistem sendiri yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten Badung terkait sistem informasi kepariwisataan yang ada dengan tujuan untuk memudakan pelaku pariwisata baik dari pemasaran maupun dari segi harga yang ditawarkan kepada wisatawan.
“Tentunya kita juga sudah memiliki sistem informasi pariwisata yang ada di pemerintah kabupaten Badung yang harapan kita nantinya seluruh industri Pariwisata maupun daya tarik wisata maupun desa wisata itu memasukan data di sistem yang ada di kita,” katanya.
Rudi pun berharap, agar pelaku pariwisata di Tanjung Benoa pada umumnya di Badung agar segara memasukan data disitem yang ada biar tidak ada lagi yang merasa dirugikan karena pasaran yang terlalu murah.
“Kita berharap kita biar kita juga mampu memiliki sebuah big data untuk pengembangan kepariwisataan kita,” katanya.
Terkait Retribusi, pihaknya akan mengatur secara oprasional biar tidak terjadi pesoalan baru karena itu pihaknya berharap agar hal ini bisa dilakukan secara bersama-bersama baik desa Adat maupun pemerintah daerah kabupaten Badung.
“Retribusi ini juga harus kita atur secara oprasional jangan sampai akan muncul persoalan-persoalan baru sehingga ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama dengan desa Adat dan pemerintah daerah,” tutupnya.
(Redaksi)
Komentar