INBISNIS.ID, BALI – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya pengembangan pariwisata Provinsi Bali yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan merata ke seluruh wilayah.
Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, beserta pelaku wisata. Guna membahas arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Dewata.
Menurut Evita, seperti di katakan Gubernur Bali, pariwisata menyumbang sekitar 66 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikannya tulang punggung ekonomi masyarakat Bali. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap sektor ini sangat penting.
“Pariwisata adalah penggerak utama perekonomian Bali. Maka ke depan, pariwisata harus diarahkan menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Evita usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali, Rabu, (2/7) dikutip dari laman resmi DPR RI.
Baca juga :INBISNIS Property, Menjadikan Properti Anda Lebih Berharga
Disisi lain, Ia menilai, tudingan bahwa Bali mengalami overtourism harus dilihat secara lebih objektif dan berdasarkan indikator yang jelas.
“Banyak yang menyebut Bali overcapacity atau overtourism. Padahal, kalau kita bandingkan, luas Bali itu sepuluh kali lebih besar dari Phuket, Thailand. Namun Phuket tidak disebut overtourism, padahal wilayahnya jauh lebih kecil,” jelasnya.
Evita menekankan yang menjadi masalah bukan jumlah wisatawannya, tetapi distribusi kunjungan yang masih terpusat di Bali Selatan.
Baca juga :Trip Bersama RRI Bahari 03 Menjelajahi Pulau Komodo
“Kita harus mengatur distribusi objek wisata agar tidak menumpuk di satu titik. Ini yang sedang diupayakan pemerintah provinsi, salah satunya dengan pembangunan bandara di Bali Utara,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong pemerintah pusat agar memberikan insentif khusus kepada daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, tidak hanya Bali namun daerah lain yang berkembang akan pariwisatanya.
“Daerah yang ekonominya ditopang oleh pariwisata harus mendapat perhatian khusus, seperti insentif pajak dan pembangunan infrastruktur,” tambahnya.
Yang tak kalah penting, menurut Politisi PDIP, adalah penerapan tata ruang yang jelas dan tegas dalam pembangunan pariwisata. Ia menyoroti tumpang tindih fungsi lahan yang terjadi di beberapa wilayah lain sebagai pelajaran berharga.
“Jangan sampai kita ulang kesalahan seperti di Raja Ampat atau Kalimantan Utara, di mana pariwisata, industri, dan konservasi saling bertabrakan karena tidak ada kejelasan tata ruang,” tegas Evita.
Ia berharap ke depan, setiap kebijakan pembangunan pariwisata di Bali maupun daerah lain bisa mengacu pada perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
