INBISNIS.ID, MAKASSAR – Setelah masa kepengurusan, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Sulsel, diperpanjang masa kepengurusan dikarenakan Covid-19,mengadakan Muswil, Minggu (26/06/2022).
Musyawarah wilayah yang dihadiri secara online oleh Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat Persi Dr A Halim SpPD, SH, FINASIM dan Plt Dirjen Yankes Kemenkes Prof Dr Abd Kadir Sp THT KL, PhD Mars, berlangsung di lantai 3 Graha IDI Makassar, berlangsung dalam suasana keakraban.
Acara luring berlangsung dari pukul 12.30 – 18.00 WITA, dihadiri seluruh Pengurus PERSI dan MAKERSI Sulawesi Selatan serta 45 Pimpinan RS se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Dalam pemilihan secara langsung terpilih DR Dr A Khalik Saleh SpPD-KKV, FINASIM, Mars sebagai Ketua periode 2022 – 2025. Pemilihan Ketua Makersi (Majelis Kode Etik RS) dengan suara mayoritas Dr Hj Hadarati Razak M.Kes. mantan Sekum PERSI Sulsel.
Namun atas usul Dr Anton salah seorang Pengurus PERSI, disepakati Prof DR Dr Syafrie K Arief SpAn KIC, sebagai Ketua MAKERSI PERSI Sulsel.
Hal mana disetujui PP PERSI, dengan pertimbangan yang bersangkutan bersedia dan Dr Haderati Razak M.Kes telah melepaskan jabatan tersebut.
Diketahui dalam pemilihan yang diadakan, Syafri K Arief meraih suara terbanyak kedua, tapi posisinya sebagai Direktur Utama RSUP WS Makassar, yang merupakan RS Rujukan di Indonesia Bagian Timur, patut dilibatkan.Pertimbangan lain, menurut Anton. Hadarati Razak tetap mendampingi Ketua terpilih sebagai pengurus inti yang memang sudah berduet pada pengurusan sebelumnya dan cukup berhasil.
Adapun rekomendasi yang dihasilkan Muswil PERSI Sulsel, antara lain, Bimbingan kepada seluruh RS se Sulselbar untuk menghadapi akreditasi. Hal mana dianggap urgent, sebab sesuai SE Menkes per tgl 17 Februari 2023 semua RS susah harus terakreditasi, untuk memperpanjang MoU dengan BPJS Kesehatan. Ada 80 RS se-Sulselbar anggota PERSI SulSel. Advokasi manajemen RS kepada BPJS untuk menyelaraskan kebijakan kebijakan yang diterapkan Asuransi nirlaba itu. Sosialisasi akan diterapkannya uji coba penerapan KRIS (Kelas rawat inap standar) di RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Pada kepengurusan sebelumnya, Prof Abd Kadir Sp THT KL. PhD, Mars yang sekarang menjabat Plt Dirjen Yankes Kemenkes tidak bersedia lagi dipilih. Dalam arahannya, Guru Besar FKUH ini hanya bersedia menjadi Dewan Penasehat.
Dan menurut informasi yang diterima INBISNIS ID, Abd Kadir yang telah pensiun dari Kemenkes per 1 Juni 2022, akan menduduki jabatan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar