INBISNIS.ID, NAGEKEO – Keluhan para petani soal harga beras yang turun drastis dan pasokan beras dari luar yang terus masuk membanjiri pasar lokal Nagekeo mendapat tanggapan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (03/06/2022).
Pantauan INBISNIS.ID, di wall media sosial, misalnya Grup Facebook MBAY ONLINE dan GRUP WhatsApp NAGEKEO MANDIRI, Netizen bersahutan komentar terlibat dalam Diskusi soal hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa perlu peran pemerintah untuk mengendalikan harga beras di kabupaten Nagekeo dan Lembaga yang berwenang perlu menyediakan seperangkat aturan untuk mengawasi arus pasar dan peredaran beras dari luar daerah. Selain itu, Mereka berpendapat bahwa Para petani perlu didorong untuk meningkatkan produksi dan kualitas beras agar mampu bersaing di pasaran karena sekarang era pasar bebas.
Sementara itu, Mbulang Lukas, SH, salah satu tokoh dan pengamatan sosial kemasyarakatan di kabupaten Nagekeo, ketika ditemui INBISNIS.ID, berpendapat bahwa, Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Nagekeo terikat tanggungjawab untuk menstabilkan harga beras lokal.
Pengacara kondang asal kabupaten Nagekeo ini mengungkapkan bahwa, pasar bebas bukan berarti sebebas-bebasnya, Pemerintah daerah perlu melahirkan seperangkat aturan untuk menata arus pasar sehingga tidak terjadi kesenjangan dan kemungkinan monopoli dagang yang dapat merugikan petani lokal.
“Semuanya bisa diatur, tergantung kepekaan pemerintah melihat persoalan ini dan mau mencarikan solusi. pemerintah harus mengatur ini, misalnya, ketika produksi petani kita lagi banyak, atau terjadi surplus kita batasi beras luar daerah beredar di pasar lokal kita, tetapi jika terjadi kekurangan produksi beras petani kita, kita ijinkan pasokan beras dari luar beredar di pasar lokal kita, Strategi ini bisa diterapkan, kenapa tidak? Pemda harus mampu membuat produk aturan untuk menyelamatkan petaninya, rakyatnya sendiri, Harga beras mesti stabil,” ungkap Lukas Mbulang.
Selain itu, Ia berpendapat, pemerintah perlu menghidupkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD dianggap penting sebagai solusi memberikan keseimbangan neraca pasar lokal sehingga mempersempit ruang pedagang nakal yang ingin memanfaatkan peluang pasar untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya.
“Pemerintah juga perlu dorong untuk hidupkan BUMD atau BUMDes, sehingga pada saat beras banyak, pemerintah melalui BUMD, intervensi pasar beli petani punya hasil, saat ketersediaan kurang pemerintah melalui BUMD jual beras ke masyarakat, jangan sampai ada pedagang nakal, mau untung besar jual harga tinggi, ini juga bagian dari solusi. Intinya, jangan sampai ada monopoli dagang yang kemudian menguntungkan mereka yang punya duit, sedangkan masyarakat kita susah terus, ini yang perlu kita jaga,” urainya.
Mbulang Lukas mengungkapkan, bahwa jika Pemerintahan tidak menyikapi secara bijak dan tidak mampu menyiapkan pangsa pasar yang baik bagi para petani. Bukan tidak mungkin proses alih fungsi lahan pertanian akan marak terjadi, ditengah masyarakat. Berdasarkan pertimbangan kalkulasi ekonomi petani merasa rugi dan tidak menimba untung dengan bertani maka mereka memilih saluran usaha lain yang lebih menguntungkan.
“Pemerintah jangan anggap sepele, masyarakat bisa alih fungsi semua lahan pertanian. Manusia mana, yang walaupun rugi mau kerja terus, mendingan stop kerja sawah, pindah ke usaha lain yang menjanjikan keuntungan. Jika Pemerintah masa bodoh berarti pemerintah berupaya memiskinkan para petani, itu jelas dimana harga produksi mahal, sewa traktor, mesin panen, harga pestisida dan obat-obat semuanya naik, harga beras jatuh, itu namanya proses memiskinkan para petani.” tegas Pengacara Kondang Asal Nagekeo tersebut.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar