INBISNIS.ID, TERNATE – Mengatasi persoalan banyaknya koperasi di Malut yang belum memiliki Nomor Induk Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Malut melakukan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Koperasi yang dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu (20-21/5), yang diikuti pengurus koperasi dibawah bimbingan provinsi, juga sekaligus dilakukan proses pendaftaran untuk penerbitan NIK ke Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Hal itu disampaikan Irvan Hasim, SE, Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinkop dan UKM Malut saat dihubungi INBISNIS.ID melalui telepon seluler nya, Selasa (25/5) kemarin
Dikatakan Irvan, program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM, salah satu tujuannya adalah bagaimana pengurus koperasi dapat mempertanggungjawabkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau tahun buku agar manajemen koperasi berjalan secara profesional.
“Nah selain profesional dalam mengelolah koperasi, RAT menjadi kewajiban utama koperasi untuk mendapatkan NIK yang dikeluarkan Dinas melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI, ditandai dengan penerbitan sertifikat NIK,” terang Irvan.
Menurut Irvan dari total dari jumlah koperasi aktif 1.085, sementara yang punya NIK baru 178 Koperasi berdasarkan data ODS yang diinput oleh Kabupaten/Kota, sedangkan yang tidak aktif sebanyak 299 Koperasi.
Lebih jauh dikatakannya bahwa koperasi dibawah binaan provinsi yang belum memiliki NIK, kita langsung proses pendaftaran. Nah dalam tahapan tersebut, pengurus koperasi hanya menyerahkan RAT, NPWP dan beberapa persyaratan teknis ke petugas dinas kemudian didaftarkan. Untuk persyaratan teknis tidak terlalu rumit karena kita dari dinas sudah arahkan melalui petunjuk ke pengurus koperasi.
Sementara itu, Kadis Koperasi dan UKM, Wa Zaharia yang dihubungi secara terpisah mengatakan bahwa Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan salah satu sektor yang perlu diandalkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Saya melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi KUMKM di lapangan sehingga berdampak pada kinerja perekonomian nasional dan daerah adalah seperti keterbatasan SDM di bidang manajemen usaha, kelembagaan koperasi itu sendiri (salah satunya belum teregistrasi) karena belum memiliki NIK, penguasaan teknologi informasi, pemasaran serta kompetensi kewirausahaan KUMKM itu sendiri,” terang Wa Zaharia.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Hadi Haeruddin bahwa SDM, dan Kelembagaan, juga keterbatasan modal serta keterbatasan kemampuan untuk mengakses sumberdaya produktif dan pemasaran merupakan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi KUMKM di Kota Ternate.
“Untuk Koperasi di Kota Ternate total berjumlah 254, yang sudah berNIK baru 13 Koperasi dan yang sudah melakukan RAT 19 Koperasi,” jelas Hadi.
Terkait dengan program pemberdayaan KUMKM, baik kadis provinsi dan Kota Ternate keduanya sepakat pentingnya fungsi koordinasi, kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholder lainnya dengan harapan dapat mengeliminir permasalahan yang dihadapi KUMKM dan menjembatani mereka agar memiliki usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
(Redaksi)
Well, Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar ya.
Komentar