INBISNIS.ID, HALTENG – Sebagai wilayah yang memiliki areal pertambangan, Kabupten Halmahera Tengah (Halteng) dengan Ibu Kota Weda harusnya memiliki masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dapat di banggakan. Ironisnya, ditengah prestasi yang dicapai Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi nomor satu dalam capaian pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditopang oleh sektor pertambangan, namun apa yang bisa kita saksikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku Utara khususnya Kabupaten Halmahera Tengah.
Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di beberapa kabupaten/kota di Maluku Utara mengalami kenaikan sementara beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Pada Tahun 2020 tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Halmahera Timur yaitu sebesar 15,45 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 13,56 persen. Sementara itu Kota Ternate memiliki persentase penduduk miskin terendah yaitu hanya sebesar 3,46 persen pada tahun 2020 ( BPS Maluku Utara,2020).
Sebagai seorang Kepala Daerah, INBISNI,ID mencoba menghubungi Drs. Edi Langkara, MH pada Senin (14/2/) untuk menguak persoalan yang terjadi di wilayahnya, terkait dengan sektor pertambangan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara.
Maka, mengawali percakapan dengan INBISNIS, Edi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap distribusi keuangan di daerah. Namun menurutnya bahwa bukan hanya sekedar kesimbangan distribusi, tetapi termasuk juga pembayaran pajak mereka harus taat asas, kewajiban-kewajiban mereka harus dipenuhi seperti kewajiban-kewajiban galian C, air permukaan, rekrutmen tenaga kerja dan lain-lain.
“Ada masalah besar disini jika ditelusuri, pihak ketiga tidak mau terbuka tentang seberapa besar data ekspor mereka, karena tentu saja ada konsekuensi di pajak “, tegas Edi.
Bupati yang sering menggunakan jargon Elang Halmahera ini lebih jauh mengatakan pertumbuhan ekonomi tertinggi it’s ok, tapi pertumbuhan yang kering alias semu.
“Megenai keterbukaan data ekspor, ini saya sudah berulang-ulang menyampaikan kepada pihak ketiga, lagi-lagi tidak direspon, ini masalah besar!, saya sudah melaporkan ke Kementerian Investasi dan Menteri dalam Negeri”’ Jelasnya.
Walaupun wilayah Halteng memiliki sektor pertambangan ini menjadi kebanggaan kita, namun menurutnya membiayai pembangunan sektor riil saja membuatnya ngos-ngosan, seperti sektor petanian, perikanan dan sektor mikro lainnya.
Menurutnya, perlu dilakukan revitalisasi sistem kontribusi terhadap hak-hak daerah, menurutnya hal ini belum tuntas.
“Harusnya kita mempunyai PAD yang besar dari royalti pertambangan, tahun 2021 target PAD sebesar 223 Milyar, namun realisasinya hanya 90 Milyar, maka Bupati dengan visi falsafah Fagogoru ini mengharapkan agar pemerintah pusat lebih terbuka terhadap hak-hak daerah terutama kementerian Keuangan, SDM dan PKPM/Investasi”, pungkas Edi.
( Anto Hoda / FF )
Komentar